Sumenep Okaranews.id Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sumenep menyampaikan sejumlah catatan kritis sekaligus dukungan terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam Rapat Paripurna DPRD kabupaten Sumenep Jawa Timur, Rabu (15/4/2026).
Juru Bicara Fraksi Demokrat, H. Masdawi, menegaskan bahwa secara umum pihaknya menyambut baik ketiga Raperda tersebut, namun menekankan pentingnya implementasi yang tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Fraksi Demokrat pada prinsipnya mendukung ketiga Raperda ini, namun kami memberikan sejumlah catatan penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak sekadar administratif, melainkan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar H. Masdawi dalam penyampaiannya.
Adapun tiga Raperda yang dibahas meliputi perubahan struktur perangkat daerah, penyertaan modal kepada BPRS Bhakti Sumekar, serta perubahan pengelolaan barang milik daerah.
Terkait Raperda perubahan susunan perangkat daerah, Fraksi Demokrat menyatakan persetujuannya atas pemisahan urusan kesehatan dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Menurut H. Masdawi, langkah ini merupakan kebutuhan strategis mengingat kompleksitas persoalan di masing-masing bidang.
Namun demikian, ia mengingatkan agar pemisahan tersebut tidak membebani anggaran daerah.
“Efisiensi anggaran harus menjadi prioritas. Jangan sampai pemisahan ini hanya menambah belanja birokrasi tanpa meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi Demokrat juga menyoroti pentingnya penempatan sumber daya manusia yang kompeten serta integrasi data antar sektor agar kebijakan berjalan efektif.
Pada Raperda penyertaan modal kepada BPRS Bhakti Sumekar, Fraksi Demokrat memberikan dukungan dengan catatan tegas agar kebijakan tersebut benar-benar berdampak pada sektor pertanian, khususnya bagi petani.
“Kami tidak ingin penyertaan modal ini hanya memperkuat neraca bank semata. Harus ada skema kredit mikro yang mudah diakses petani dengan bunga rendah, sehingga benar-benar mendorong kesejahteraan mereka,” ujar H. Masdawi.
Ia juga mempertanyakan keberlanjutan program, khususnya setelah dukungan program UPLAND dari pemerintah pusat berakhir.
Sementara itu, pada Raperda pengelolaan barang milik daerah, Fraksi Demokrat menilai regulasi ini sangat penting untuk memperbaiki tata kelola aset daerah yang selama ini dinilai masih lemah.
Fraksi Demokrat mendorong digitalisasi sistem aset melalui e-Asset, optimalisasi pemanfaatan aset, serta percepatan sertifikasi untuk menghindari konflik kepemilikan.
“Pengelolaan aset harus profesional dan transparan. Jangan sampai aset daerah justru menjadi beban karena tidak termanfaatkan dengan baik,” jelasnya.
Di akhir penyampaiannya, H. Masdawi menegaskan bahwa Fraksi Demokrat siap melanjutkan pembahasan ketiga Raperda tersebut ke tahap berikutnya dengan harapan menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Harapan kami, seluruh Raperda ini benar-benar menjadi instrumen untuk meningkatkan pelayanan publik, memperkuat ekonomi daerah, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sumenep,” pungkasnya.
*****
