Sumenep OkaraNews.id – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sumenep menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, mulai dari penurunan belanja modal hingga tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp317,2 miliar.
Sorotan tersebut disampaikan oleh Afrian Mukhlas Gz, S.T., Sekretaris Fraksi Partai Demokrat sekaligus Juru Bicara Fraksi Demokrat,dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep terkait penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati Sumenep atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam penyampaiannya,Mukhlas mengapresiasi capaian Pemerintah Kabupaten Sumenep yang kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Meski demikian, Fraksi Demokrat menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dievaluasi. Salah satunya terkait realisasi belanja modal yang dinilai belum optimal. Dari anggaran sebesar Rp144,42 miliar, realisasi belanja modal hanya mencapai Rp127,20 miliar atau 88,07 persen.
“Belanja modal merupakan urat nadi pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, sekolah, hingga fasilitas kesehatan. Penurunan yang cukup signifikan ini perlu menjadi perhatian bersama,” ujar Mukhlas di hadapan para Pimpinan Dan anggota sidang paripurna.
Selain itu, Fraksi Demokrat juga menyoroti besarnya SiLPA tahun 2025 yang mencapai lebih dari Rp317 miliar. Menurut Afrian, angka tersebut tidak bisa semata-mata dipandang sebagai efisiensi anggaran, melainkan dapat menjadi indikator adanya program yang belum terlaksana secara maksimal.
“Angka SiLPA yang besar ini menjadi ironi ketika kebutuhan pembangunan masyarakat masih cukup tinggi. Dana tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur, mendukung sektor pertanian dan perikanan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”tegasnya.
Di bidang ekonomi, Fraksi Demokrat mengapresiasi penurunan angka kemiskinan menjadi 17,02 persen serta pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai 4,85 persen. Namun, pemerintah daerah diminta untuk terus mendorong pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan agar komoditas unggulan Sumenep tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah.
Fraksi Demokrat juga merekomendasikan optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperkuat sektor perdagangan melalui kemudahan akses permodalan dan sertifikasi produk bagi pelaku usaha lokal.
“Harapan kami, pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumenep,” pungkas Mukhlas
