Sumenep OkaraNews.id – Fraksi Gerindra-PKS DPRD Kabupaten Sumenep melontarkan kritik konstruktif terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Meski mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumenep kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, fraksi tersebut menegaskan bahwa penghargaan administrasi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan berbagai persoalan mendasar yang masih dirasakan masyarakat.
Pandangan umum Fraksi Gerindra-PKS yang dibacakan Agus Hariyanto Juru Bicara Fraksi Gerindra-PKS, menekankan bahwa ukuran keberhasilan APBD bukan sekadar tertib laporan keuangan, melainkan sejauh mana anggaran mampu menjawab kebutuhan rakyat, khususnya masyarakat kepulauan, petani, nelayan, dan kelompok rentan lainnya.
Menurut Fraksi Gerindra-PKS, ketergantungan Kabupaten Sumenep terhadap dana transfer pusat masih menjadi persoalan serius yang perlu segera diatasi. Fraksi mempertanyakan langkah konkret pemerintah daerah dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat sejumlah sektor potensial seperti pariwisata, retribusi pasar, dan pengelolaan aset daerah dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan daerah.
Tak hanya itu, fraksi juga menyoroti masih tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025. Mereka meminta pemerintah daerah menjelaskan secara terbuka OPD mana saja yang menyumbang penumpukan SILPA serta faktor penyebabnya. Bagi Fraksi Gerindra-PKS, besarnya SILPA dapat menjadi indikator belum maksimalnya perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan.
“Jika anggaran tidak terserap secara optimal, maka ada hak-hak masyarakat yang tertunda untuk menikmati hasil pembangunan,” ujar Agus Hariyanto.
Persoalan kesenjangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan juga kembali menjadi sorotan. Fraksi Gerindra-PKS menilai masyarakat kepulauan masih menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari akses transportasi laut, ketersediaan listrik hingga layanan air bersih. Karena itu, mereka mendesak pemerintah daerah memaparkan secara rinci realisasi anggaran yang telah dialokasikan untuk memperkuat konektivitas dan pelayanan dasar di wilayah kepulauan.
Di sektor ekonomi kerakyatan, Fraksi Gerindra-PKS mengaku masih menerima banyak laporan mengenai kelangkaan pupuk bersubsidi, minimnya bantuan sarana tangkap bagi nelayan, hingga ketidakstabilan harga komoditas yang berdampak langsung pada petambak garam lokal. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas program dan serapan anggaran pada sektor pertanian maupun perikanan.
Sementara pada sektor pendidikan dan kesehatan, fraksi menilai masih terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah daerah. Keluhan terkait keterbatasan fasilitas pendidikan di wilayah terpencil serta pelayanan kesehatan yang dianggap berbelit, terutama dalam implementasi program Universal Health Coverage (UHC), disebut sebagai persoalan yang membutuhkan perhatian serius.
Di akhir pandangannya, Fraksi Gerindra-PKS mengingatkan bahwa setiap rupiah yang dikelola dalam APBD berasal dari rakyat dan harus kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban APBD tidak boleh berhenti pada penyajian angka-angka laporan keuangan, melainkan harus mampu menunjukkan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumenep.
