SUMENEP OkaraNews.id Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Kali ini bukan soal menu atau kualitas makanan, melainkan konstruksi rantai pasok yang dinilai menentukan apakah program tersebut benar-benar menjadi penggerak ekonomi lokal atau justru hanya menjadi pasar bagi pemasok dari luar daerah.
Persoalan tersebut mengemuka dalam Forum Group Discussion (FGD) Ngombe (Ngobrol MBG) bertempat di Tanean Cafe yang diselenggarakan oleh DPC PWRI Sumenep, menghadirkan pemerintah, akademisi, pengelola SPPG, dan pelaku usaha lokal.
Salah satu rekomendasi yang mengemuka datang dari Affandi Ubala, perwakilan pemasok daging ayam sekaligus pelaku usaha Rumah Potong Ayam (RPA). Menurutnya, MBG harus dipandang sebagai investasi ekonomi, bukan sekadar program distribusi makanan bergizi.
“Program MBG bukan hanya tentang gizi anak bangsa. Di dalamnya ada perputaran ekonomi masyarakat yang nilainya sangat besar. Kalau belanja kebutuhan, khususnya daging ayam, lebih banyak diarahkan ke produk pabrikan atau pemasok dari luar daerah, padahal pelaku usaha lokal mampu memenuhi standar yang dibutuhkan, maka praktik seperti itu tidak mencerminkan semangat pemberdayaan ekonomi yang menjadi salah satu tujuan MBG,” tegas Affandi.
Ia mengungkapkan, dengan sekitar 114 dapur SPPG di Kabupaten Sumenep dan estimasi belanja Rp20 juta per dapur setiap hari, terdapat potensi perputaran dana sekitar Rp2,28 miliar per hari, atau sekitar Rp68,4 miliar setiap bulan.
Angka tersebut, menurut Affandi, semestinya menjadi energi baru bagi peternak rakyat, Rumah Potong Ayam, UMKM, koperasi, jasa logistik, hingga tenaga kerja lokal. Namun manfaat itu akan berkurang apabila sebagian besar nilai belanja justru mengalir keluar daerah.
“Ketika pasokan lokal yang memenuhi standar tidak terserap secara optimal, kita kehilangan kesempatan untuk menciptakan efek berganda (multiple effect) bagi ekonomi Sumenep. Yang bergerak bukan ekonomi kita, melainkan ekonomi daerah lain,” ujarnya.
Affandi menegaskan bahwa pelaku usaha lokal tidak meminta perlindungan ataupun perlakuan khusus. Yang diharapkan adalah kesempatan yang adil melalui sistem pengadaan yang terbuka, transparan, dan berbasis kualitas.
Menurutnya, jika alasan penggunaan pemasok luar daerah adalah kualitas, kapasitas, atau kontinuitas pasokan, maka hal itu harus dibuktikan dengan proses evaluasi yang objektif. Sebaliknya, apabila pelaku usaha lokal telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, mereka juga harus memperoleh ruang yang sama untuk berpartisipasi dalam rantai pasok MBG.
FGD Ngombe kemudian merekomendasikan agar dilakukan pemetaan potensi pemasok lokal, penguatan kemitraan antara SPPG dengan peternak, Rumah Potong Ayam, koperasi, dan UMKM, serta penyusunan sistem pengadaan yang lebih akuntabel agar manfaat ekonomi MBG benar-benar dirasakan masyarakat.
Forum tersebut juga mengingatkan bahwa keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jutaan porsi makanan yang tersaji setiap hari. Keberhasilan sejatinya juga diukur dari seberapa besar anggaran negara mampu menggerakkan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian pangan.
Jika MBG hanya menghasilkan anak-anak yang sehat, program ini sudah berhasil. Namun jika MBG mampu menghadirkan anak-anak yang sehat sekaligus menghidupkan peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal, maka di situlah cita-cita besar program ini benar-benar terwujud.
***
