SUMENEP, OkaraNews.id — Kelangkaan BBM jenis Pertalite kembali memantik kemarahan publik. Di tengah kondisi ekonomi yang menuntut mobilitas tinggi, kebijakan pembatasan kuota justru dirasakan semakin menekan masyarakat kecil terutama pelaku usaha yang bergantung pada kendaraan operasional harian.
Sejumlah warga mulai mempertanyakan transparansi dan akurasi sistem pembatasan tersebut. Salah satu narasumber mengungkapkan pengalaman janggal saat mengisi Pertalite di SPBU kawasan Batuan, Sumenep. Ia mengaku kuota pengisian untuk mobil Carry miliknya tiba-tiba tersisa hanya sekitar Rp200 ribu, padahal kendaraan tersebut telah terparkir di rumah selama hampir sepekan dan tidak digunakan sama sekali.
“Ini aneh. Mobil tidak keluar, tidak isi BBM, tapi kuota seolah-olah sudah terpakai. Sistem ini rusak atau ada yang bermain?” ujarnya dengan nada kecewa.
Kondisi ini memunculkan dugaan adanya celah dalam sistem distribusi maupun potensi penyalahgunaan di tingkat operasional. Publik pun mulai berspekulasi: apakah ini murni persoalan teknis, atau justru ada praktik “main mata” yang memanfaatkan situasi kelangkaan?
Kebijakan kuota yang semestinya menjadi instrumen pengendalian justru dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Para pelaku usaha mikro, seperti sopir angkutan dan pedagang keliling, menjadi pihak paling terdampak. Mereka bukan hanya kesulitan mendapatkan BBM, tetapi juga dibatasi oleh sistem yang tidak mereka pahami dan tidak transparan.
Lebih ironis lagi, di saat masyarakat antre panjang dan dibatasi, isu peredaran BBM bersubsidi ke pihak yang tidak berhak masih terus berhembus. Jika benar terjadi, maka ini bukan sekadar kelalaian, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap hak publik.
Desakan pun menguat agar dilakukan audit menyeluruh terhadap distribusi dan sistem kuota Pertalite, khususnya di wilayah Sumenep. Pemerintah dan pihak terkait diminta tidak tutup mata terhadap keresahan ini.
“Jangan sampai rakyat kecil yang selalu dikorbankan. Subsidi itu hak kami, bukan untuk dipermainkan,” tegas narasumber.
Kelangkaan Pertalite seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk berbenah. Tanpa transparansi dan pengawasan ketat, kebijakan apa pun hanya akan menjadi alat yang menyulitkan, bukan solusi yang menyejahterakan.
