Sumenep, Okaranews.id – Presiden Mahasiswa Universitas Wiraraja (PRESMA UNIJA), Moh. Ibnu Al-Jazary, melontarkan kritik tajam terhadap kondisi Kabupaten Sumenep yang dinilai tengah berada dalam situasi krisis multidimensi. Ia menyoroti meningkatnya kriminalitas, kerusakan lingkungan, hingga praktik korupsi yang dianggap sebagai indikator kegagalan sistemik dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Dalam keterangannya, Moh. Ibnu Al-Jazary menegaskan bahwa negara tidak sekadar entitas administratif, melainkan memiliki dimensi moral yang bertugas menjamin ketertiban, keadilan, dan keberlangsungan hidup masyarakat.
“Ketika kriminalitas meningkat tanpa kendali, lingkungan rusak akibat pembiaran, dan korupsi tumbuh tanpa penindakan tegas, maka yang terjadi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga keruntuhan fungsi etik negara,” tegasnya.
Ia menilai, negara tidak boleh direduksi hanya sebagai pengelola anggaran dan pembuat kebijakan di atas kertas. Lebih dari itu, negara memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga rasa aman, kelestarian lingkungan, serta kepercayaan publik.
Menurutnya, meningkatnya angka kriminalitas di Sumenep mencerminkan lemahnya fungsi perlindungan masyarakat. Ia juga menyoroti kinerja aparat penegak hukum, khususnya di tingkat Polres, yang dinilai belum sepenuhnya menghadirkan keadilan substantif.
“Hukum tidak boleh berhenti pada prosedur. Ia harus berani menyentuh akar persoalan. Jika hanya bergerak di permukaan, kejahatan akan terus bereproduksi,” ujarnya.
Di sektor lingkungan, ia mengkritik adanya kecenderungan pembiaran terhadap praktik eksploitasi yang merusak ekosistem. Ia menegaskan bahwa hubungan manusia dengan alam harus bersifat etis dan berkelanjutan.
“Lingkungan bukan sekadar objek ekonomi. Ketika ia dirusak dan negara diam, itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap masa depan,” katanya.
Sementara itu, praktik korupsi yang masih mencuat disebut sebagai manifestasi paling nyata dari krisis moral dalam pemerintahan. Ia menilai, korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk pengingkaran terhadap amanah kekuasaan.
Moh. Ibnu Al-Jazary menekankan bahwa persoalan kriminalitas, kerusakan lingkungan, dan korupsi merupakan satu kesatuan masalah yang berakar pada lemahnya integritas, pengawasan, dan keberpihakan kebijakan.
“Jika tata kelola dijalankan tanpa integritas, maka hukum kehilangan arah, kebijakan kehilangan makna, dan kekuasaan kehilangan legitimasi. Inilah yang sedang kita hadapi hari ini,” tambahnya.
Presma UNIJA mendesak Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk melakukan pembenahan menyeluruh, tidak hanya secara administratif, tetapi juga menyentuh aspek moral dan arah kebijakan. Aparat penegak hukum juga diminta bertindak tegas, transparan, dan tanpa kompromi, khususnya dalam penanganan kasus korupsi.
Ia juga menegaskan komitmen mahasiswa untuk terus menjadi pengawas kekuasaan dan penjaga nilai-nilai keadilan.
“Ketika negara mulai kehilangan orientasi moralnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab historis untuk mengingatkan. Sumenep tidak boleh dibiarkan tenggelam dalam krisis ini. Keadilan harus dihadirkan, bukan sekadar dijanjikan,” pungkasnya.
