SUMENEP OkaraNews.id Ketergantungan terhadap minyak bumi dan gas (migas) sebagai penopang utama kebutuhan energi di Kabupaten Sumenep dinilai tidak dapat terus dipertahankan. Pemerintah Kabupaten Sumenep didorong segera menyiapkan langkah strategis menuju transisi energi bersih sebagai upaya menjaga ketahanan energi dan keberlanjutan pembangunan di masa depan.
Dorongan tersebut disampaikan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komunitas Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) Kabupaten Sumenep, Yusnaniyah, M.Pd., saat melakukan silaturahmi dengan jajaran PT Wira Usaha Sumekar (WUS).
Menurut Yusnaniyah, Sumenep harus memiliki visi jangka panjang dalam menghadapi era pasca-energi fosil. Sebagai daerah yang memiliki wilayah penghasil migas seperti Pagerungan, Sumenep tidak boleh terlena karena cadangan minyak dan gas merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbarui.
“Jangan menunggu cadangan minyak dan gas benar-benar habis baru mencari solusi. Transisi energi harus dimulai sekarang agar masyarakat Sumenep tetap memiliki jaminan ketahanan energi dan keberlanjutan pembangunan di masa depan,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, DPD KPPI mengusulkan pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) secara bertahap di berbagai titik strategis. Fasilitas tersebut diharapkan tidak hanya berada di kawasan Taman Bunga, tetapi juga menjangkau pusat pemerintahan, kawasan perdagangan, pelabuhan, destinasi wisata hingga seluruh kecamatan.
Selain itu, KPPI juga mendorong Bupati Sumenep menjadi pelopor penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas yang kemudian diikuti seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah tersebut diyakini mampu mengurangi konsumsi bahan bakar minyak, menekan emisi karbon, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah terhadap energi ramah lingkungan.
Yusnaniyah menilai dampak perubahan iklim telah dirasakan langsung masyarakat. Petani tembakau menghadapi ketidakpastian musim kemarau, sementara nelayan semakin sulit memprediksi kondisi angin, gelombang, dan cuaca laut.
“Percepatan transisi energi bukan hanya soal menjaga lingkungan, tetapi juga investasi jangka panjang untuk ketahanan energi daerah, penguatan ekonomi masyarakat, serta perlindungan generasi mendatang,” ujarnya.
Karena itu, KPPI berharap Pemerintah Kabupaten Sumenep segera menyusun road map pengembangan kendaraan listrik beserta infrastruktur pendukungnya agar daerah ini siap memasuki era energi bersih.
Sementara itu, Direktur PT Wira Usaha Sumekar, Zainul Ubbadi, M.Pd., mengapresiasi kepedulian KPPI terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim.
“Kami sangat berterima kasih atas kepedulian KPPI terhadap lingkungan dan perubahan iklim, khususnya di Kabupaten Sumenep. Aspirasi agar pemerintah mempercepat transisi dari energi berbasis fosil menuju energi listrik akan segera kami sampaikan kepada Bupati,” katanya.
Ia meyakini Bupati Sumenep memiliki pandangan yang sejalan mengenai pentingnya percepatan penggunaan kendaraan listrik karena dinilai lebih efisien, lebih bersih, dan lebih ramah lingkungan.
Zainul mengungkapkan, beberapa waktu lalu Bupati telah menugaskan PT WUS melakukan kajian awal mengenai efisiensi kendaraan listrik. Hasil kajian menunjukkan penggunaan kendaraan listrik mampu menghemat biaya operasional hingga hampir 80 persen dibanding kendaraan berbahan bakar minyak konvensional.
Sebagai contoh, kendaraan listrik dengan kapasitas baterai 71,8 kWh hanya membutuhkan biaya sekitar Rp175.623 untuk menempuh jarak 530 kilometer. Sementara kendaraan berbahan bakar Pertamax membutuhkan sekitar Rp860.627 untuk jarak tempuh yang sama.
Menurutnya, data tersebut menjadi bukti bahwa transisi menuju kendaraan listrik tidak hanya berdampak positif bagi lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.
*****
