Sumenep Okaranews.id Penolakan terhadap rencana reklamasi pesisir di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep Jawa Timur, kian memanas. Warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Aksi (GEMA AKSI) turun langsung ke lapangan dengan menghadang alat berat jenis excavator yang akan digunakan untuk penggarapan tambak garam di kawasan pesisir Kampung Tapakerbau, Minggu (5/4/2026).
Aksi tersebut menjadi bentuk protes terbuka masyarakat terhadap proyek yang dinilai mengancam ruang hidup mereka sebagai warga pesisir. Dengan penuh ketegangan, warga berdiri di hadapan alat berat, menuntut agar aktivitas reklamasi segera dihentikan.
Koordinator GEMA AKSI, Ahmad Sidik, menegaskan bahwa keberadaan proyek reklamasi bukan hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berpotensi menghilangkan sumber mata pencaharian masyarakat.
“Ini bukan sekadar proyek. Ini menyangkut kehidupan kami. Laut adalah sumber penghidupan masyarakat pesisir. Jika reklamasi terus dipaksakan, maka ekosistem akan rusak dan kami kehilangan masa depan,” tegasnya.
Menurutnya, reklamasi pesisir berisiko merusak ekosistem laut, mengganggu habitat biota, serta mempersempit ruang tangkap nelayan. Dampak tersebut dinilai akan berujung pada menurunnya pendapatan masyarakat yang selama ini bergantung pada hasil laut.
GEMA AKSI juga menilai, proses perencanaan hingga pelaksanaan reklamasi tidak melibatkan masyarakat secara transparan. Padahal, warga merupakan pihak yang paling terdampak langsung dari aktivitas tersebut.
Dalam aksinya, GEMA AKSI menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni menghentikan seluruh aktivitas reklamasi di pesisir Desa Gersik Putih, mengembalikan fungsi laut sebagai ruang hidup masyarakat, serta mendesak pemerintah agar melibatkan warga dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan wilayah pesisir.
Sebelumnya, penolakan terhadap reklamasi ini telah beberapa kali disuarakan melalui aksi protes dan demonstrasi. Namun hingga kini, warga mengaku belum mendapatkan respons yang memuaskan dari pihak terkait, sementara aktivitas di lapangan disebut masih terus berjalan.
Situasi ini memicu kekhawatiran akan potensi konflik berkepanjangan jika pemerintah dan pihak pelaksana proyek tidak segera mengambil langkah tegas dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Melalui aksi ini, warga berharap pemerintah daerah tidak tutup mata terhadap aspirasi masyarakat pesisir, serta segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rencana reklamasi yang dinilai sarat risiko lingkungan dan sosial.
*****
