Sumenep Okaranews.id – Anggota DPRD Kabupaten Sumenep dari Fraksi NasDem, Ahmad Juhairi, S.IP., M.Phil., menggelar kegiatan reses tahun 2025 di wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep. Reses yang berlangsung sejak 7 hingga 14 November 2025 tersebut difokuskan pada Daerah Pemilihan (Dapil) VII, meliputi Kecamatan Masalembu, Raas, Gayam, dan Nonggunong.
Mengusung tema “Rakyat Adalah Tuan, Pemerintah Adalah Pelayan”, kegiatan ini menjadi ruang strategis bagi masyarakat kepulauan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat mereka.
Dalam dialog terbuka yang digelar di sejumlah titik reses, Ahmad Juhairi mencatat lima isu prioritas yang paling banyak disuarakan masyarakat.
Listrik: Pembangunan PLN Masalembu Mendesak Diselesaikan
Kebutuhan akan layanan listrik di Pulau Masalembu menjadi keluhan utama warga. Mereka meminta pemerintah daerah mempercepat pembangunan fasilitas PLN yang hingga kini belum rampung.
“Masyarakat meminta agar pemerintah daerah segera melakukan langkah-langkah percepatan untuk menyelesaikan pembangunan PLN di Pulau Masalembu, sehingga kebutuhan listrik warga dapat terpenuhi,” ujar Ahmad Juhairi
Pengamanan Laut: Cegah Konflik Nelayan dan Kerusakan Ekologi
Masyarakat juga menyoroti meningkatnya potensi konflik antara nelayan lokal dan nelayan luar daerah, serta maraknya aktivitas penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut. Mereka menilai pembangunan Pos Polair dan Poskamladu sangat mendesak.
“Pengamanan laut harus diperkuat melalui pembangunan pos-polair dan poskamladu. Ini penting untuk mencegah konflik nelayan dan menjaga kelestarian sumber daya laut,” tegasnya.
Pengawasan Anggaran: Transparansi Total Jadi Tuntutan
Warga kepulauan meminta pengawasan ketat terhadap dana pembangunan. Mereka menekankan pentingnya audit menyeluruh agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.
“Masyarakat meminta langkah maksimal dalam pengawasan anggaran, agar setiap dana yang masuk ke kepulauan benar-benar dikelola dengan baik dan manfaatnya langsung dirasakan,” kata Ahmad Juhairi.
Evaluasi Pegawai dan Infrastruktur: Kinerja Harus Profesional
Warga juga mengeluhkan rendahnya kinerja sejumlah pegawai pemerintahan. Mereka menuntut evaluasi dan sanksi tegas bagi pegawai yang tidak menjalankan tugas dengan optimal. Selain itu, percepatan pembangunan jalan dan pelabuhan dianggap sangat mendesak.
“Pegawai harus dievaluasi menyeluruh dan diberi sanksi bila tidak menjalankan tugas. Pembangunan jalan dan pelabuhan juga harus dipercepat untuk memperlancar konektivitas antar pulau,” ujarnya.
Transportasi Laut: Kapal Layak Harus Jadi Standar
Masyarakat menekankan pentingnya penyediaan kapal yang aman, layak, dan tepat waktu sebagai penunjang utama mobilitas warga dan aktivitas ekonomi.
“Transportasi laut harus memadai. Kapal yang aman dan nyaman sangat penting agar kegiatan ekonomi dan sosial warga tidak terganggu,” tutup Ahmad Juhairi.