Magelang Okaranews.id – Sebanyak 557 Ketua DPRD kabupaten/kota se-Indonesia mengikuti retreat kepemimpinan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada 15–19 April 2026. Salah satu peserta adalah Ketua DPRD Kabupaten Sumenep Jawa Timur , H. Zainal Arifin.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) ini menjadi forum strategis untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan daerah sekaligus menyelaraskan arah kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Retreat tersebut tidak sekadar seremonial, melainkan dirancang sebagai ruang konsolidasi nasional bagi pimpinan legislatif. Para peserta didorong membangun kesamaan visi agar kebijakan yang dihasilkan tidak berjalan parsial, tetapi saling terintegrasi.
“Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi. Kebijakan daerah dan pusat harus berjalan selaras agar pembangunan lebih efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar H. Zainal.
Selama lima hari, peserta dibekali materi komprehensif yang menitikberatkan pada penguatan kepemimpinan dalam menghadapi dinamika global dan tantangan domestik. Materi tersebut meliputi wawasan kebangsaan dan geopolitik, pengambilan keputusan strategis melalui simulasi krisis, hingga pelatihan kedisiplinan dan ketahanan fisik berbasis pendekatan militer.
Selain itu, forum ini juga menghadirkan dialog interaktif dengan para narasumber dari jajaran kabinet, petinggi TNI/Polri, serta pejabat dari kementerian strategis seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
Melalui pendekatan tersebut, para Ketua DPRD diharapkan mampu menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program daerah yang konkret dan tepat sasaran.
H. Zainal menegaskan, kolaborasi lintas level pemerintahan menjadi kunci utama dalam menjawab tantangan pembangunan ke depan.
“Penguatan jejaring dan konsolidasi nasional ini penting untuk meminimalkan kesenjangan implementasi kebijakan. Apa yang dirancang di pusat harus benar-benar dirasakan hingga ke daerah,” tegasnya.
Retreat ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong sinkronisasi kebijakan nasional dan daerah, terutama di tengah tekanan ekonomi global dan dinamika politik yang terus berkembang.
*****