Sumenep, OkaraNews.id, – Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Publik (LBH AP) Muhammadiyah Kabupaten Sumenep resmi dilantik di Pendopo Kabupaten Sumenep, Minggu (15/2/2026). Pelantikan dipimpin langsung Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sumenep, Dr. Zainuddin.
Pelantikan tersebut dihadiri Wakil Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus Komisioner Ombudsman RI, Dr. Mokhammad Najih, jajaran Sekretaris LBH AP tingkat Pusat dan Wilayah, serta Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, R. Achmad Syahwan Effendy.
Dalam arahannya, Dr. Najih menegaskan Muhammadiyah kini memperkuat peran strategis di bidang advokasi publik melalui LBH AP. Ia menilai penguatan advokasi hukum menjadi langkah penting setelah kontribusi Muhammadiyah yang selama ini dikenal luas di sektor pendidikan dan sosial.
“LBH AP harus hadir dengan sikap tegas, objektif, dan berpihak pada keadilan. Ini bukan sekadar simbol organisasi, tetapi garda terdepan pendampingan hukum masyarakat, khususnya kelompok rentan,” tegasnya.
Dalam momentum yang sama, turut dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama (KSB) antara Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sumenep dengan Bupati Sumenep sebagai bentuk penguatan sinergi dalam pembangunan masyarakat, khususnya dalam peningkatan kesadaran hukum, pelayanan sosial, dan pemberdayaan masyarakat.
Selain itu, LBH AP Muhammadiyah Sumenep juga menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Sumenep. Kerja sama ini difokuskan pada layanan call center pengaduan masyarakat, khususnya bagi warga kurang mampu yang membutuhkan bantuan hukum gratis.
Melalui kerja sama tersebut, masyarakat dapat mengakses layanan bantuan hukum melalui call center darurat 112 Kabupaten Sumenep, sehingga diharapkan mampu mempercepat penanganan laporan masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum secara cepat dan responsif.
Pemerintah Kabupaten Sumenep menyambut positif kehadiran LBH AP Muhammadiyah. Plt Sekda Sumenep menilai lembaga advokasi hukum memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus menjaga stabilitas demokrasi dan keadilan di daerah.
Sementara itu, Ketua LBH AP Muhammadiyah Sumenep, Safrawi, SH, menegaskan komitmen lembaganya untuk bekerja secara profesional, independen, dan berintegritas.
“Kami siap memberikan pendampingan hukum yang adil, transparan, dan terbuka untuk seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang. Sinergi dengan semua pihak menjadi kunci tegaknya supremasi hukum,” ujarnya.
Pelantikan ini menjadi langkah awal penguatan advokasi hukum Muhammadiyah di Sumenep, sekaligus mempertegas kontribusi organisasi dalam membangun tata kelola masyarakat yang berkeadilan dan berkemajuan.
