Di Sumenep, menentukan hari Lebaran itu kadang tidak kalah serunya dengan menentukan menu buka puasa. Bedanya, kalau menu cuma pilih sate atau soto, kalau Lebaran… pilihannya bisa sampai tiga hari. Tinggal ikut yang mana, yang penting jangan sampai salah masuk rumah orang yang masih puasa, niatnya silaturahmi, malah disuruh nunggu maghrib dulu.
Tahun ini, Idul Fitri 1447 H di Sumenep kembali menghadirkan warna yang tidak biasa. Jamaah Karay di Kecamatan Ganding dengan keyakinan falakiyahnya menetapkan Lebaran pada Kamis, 19 Maret 2026. Sementara warga Muhammadiyah bersiap menyambut Idul Fitri pada Jumat, 20 Maret 2026, mengikuti keputusan Pimpinan Pusat. Di sisi lain, warga Nahdlatul Ulama masih menanti hasil rukyatul hilal yang dilaksanakan pada 19 Maret, yang kemungkinan besar mengarah pada Sabtu, 21 Maret 2026.
Kalau dipikir-pikir, ini bukan sekadar perbedaan metode, tapi juga soal cara pandang. Ada yang percaya pada hitungan hisab, ada yang menunggu rukyat, dan ada pula yang memegang teguh tradisi lokal. Semuanya punya dasar, semuanya punya keyakinan.
Di sinilah Sumenep mengajarkan sesuatu yang sederhana tapi dalam: perbedaan tidak selalu harus diseragamkan, cukup dipahami dan dihormati.
Orang Madura punya cara unik dalam menyikapi perbedaan. Tidak perlu debat panjang, apalagi sampai merusak hubungan. Yang Lebaran duluan, ya silakan takbiran dulu. Yang masih puasa, ya tetap dihormati. Bahkan tidak jarang, satu keluarga bisa “Lebaran bertahap” hari ini mengantar takbir, besok masih sahur lagi. Bagi orang luar mungkin ini membingungkan, tapi bagi kita, ini sudah biasa.
Kadang malah jadi berkah tersendiri. Ketupat bisa dimakan lebih lama, silaturahmi jadi lebih panjang, dan suasana Lebaran terasa lebih lama dari biasanya. Kalau di tempat lain Lebaran cuma satu hari, di Sumenep bisa “tiga episode”.
Namun tentu, di balik canda itu, ada hal serius yang perlu kita renungkan bersama. Perbedaan ini bukan sekadar fenomena tahunan, tapi juga cerminan bahwa otoritas penentuan hari besar keagamaan di Indonesia masih berjalan dalam banyak jalur: negara, organisasi keagamaan, hingga komunitas lokal.
Upaya penyatuan kalender hijriah memang terus dilakukan, termasuk melalui rukyatul hilal yang didukung anggaran negara. Tapi realitas di lapangan menunjukkan bahwa keyakinan tidak selalu bisa disatukan hanya dengan regulasi. Ada dimensi kepercayaan yang lebih dalam, yang tidak cukup diselesaikan dengan keputusan administratif.
Maka mungkin, alih-alih memaksakan keseragaman, kita perlu memperkuat kedewasaan dalam menyikapi perbedaan. Sebab pada akhirnya, Idul Fitri bukan soal siapa yang paling dulu merayakan, tapi siapa yang paling mampu menjaga makna kemenangan itu sendiri.
Bukankah esensi Lebaran adalah kembali ke fitrah? Dan fitrah itu tidak pernah mengajarkan kita untuk saling menyalahkan hanya karena perbedaan cara melihat bulan.
Di Sumenep, kita belajar bahwa takbir boleh berbeda hari, tapi hati tetap harus satu frekuensi.
Jadi, mau Lebaran hari Kamis, Jumat, atau Sabtu yang penting jangan sampai silaturahmi ikut “ditunda”.
Karena dalam tradisi kita, lebih baik beda hari raya, daripada beda hati.
