SUMENEP, OkaraNews.id – Penahanan Koordinator Kabupaten (Korkab) program BSPS di Sumenep oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menjadi pintu masuk penting dalam membongkar skandal korupsi program bantuan perumahan rakyat. Namun publik tidak ingin berhenti di situ. Seruan keras kini bergema: Tangkap otak intelektualnya!
Bagi banyak kalangan, penahanan Korkab hanya menyentuh kulit luar dari bangunan korupsi yang sistematis dan terstruktur. Program BSPS bukan sekadar urusan operasional di lapangan, di baliknya ada kuasa anggaran, permainan politik, dan pengaruh jabatan. Semua itu tidak mungkin digerakkan hanya oleh seorang Korkab.
“Jangan seolah-olah Korkab itu dalangnya. Dia hanya kaki. Dalangnya ada di balik meja kekuasaan. Jangan main aman, Kejati harus berani menindak aktor intelektualnya,” tegas seorang tokoh muda Madura, kepada OkaraNews.id, Selasa (9/7/2025).
Fakta bahwa penggeledahan sebelumnya mengarah ke rumah pribadi Korkab dan menyita dokumen penting menunjukkan bahwa ada banyak hal yang ditutupi. Banyak pihak percaya skema korupsi ini telah dirancang secara matang dan melibatkan orang-orang yang punya akses langsung ke kebijakan dan aliran dana.
Pertanyaannya: Mengapa sampai hari ini para pengatur strategi belum juga disentuh hukum? Apakah hukum kembali tumpul ke atas?
Masyarakat tidak lupa bahwa program BSPS adalah hak rakyat miskin. Saat dana yang semestinya digunakan untuk membangun rumah warga justru menjadi bancakan para oknum, maka ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, ini pengkhianatan terhadap konstitusi dan keadilan sosial.
Sorotan kini tertuju kepada keberanian Kejati Jatim. Apakah hanya berani menyasar lapisan bawah? Atau akan menapaki tangga kekuasaan untuk mencabut akar korupsi sampai ke pucuknya?
Jika Kejati gagal menghadirkan keadilan substantif dan membiarkan para otak intelektual tetap melenggang bebas, maka ini bukan sekadar kegagalan hukum—melainkan kegagalan moral dan integritas institusi.
Kami mendesak aparat penegak hukum untuk tidak tebang pilih. Dalam kasus BSPS Sumenep, publik sudah paham siapa dalangnya. Jangan biarkan rakyat miskin terus jadi korban, sementara koruptor kelas atas terus berlindung di balik jabatan.
