SUMENEP, OkaraNews.id – Pernyataan anggota DPRD Sumenep dari Fraksi PKB, Akhmadi Yazid, terkait kasus dugaan penyimpangan dana program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), menuai respons keras dari aktivis muda yang juga dikenal sebagai konten kreator, Ainur Rahman.
Dalam pernyataan terbukanya yang dikirimkan ke redaksi, Ainur mengaku heran dengan sikap politisi PKB tersebut yang dinilai terlalu agresif menyudutkan salah satu ASN Disperkimhub Sumenep.
“Mas Yazid ini kenapa begitu bernafsu minta aparat langsung tangkap ASN? Padahal nama-nama yang disebut Korkab Kiki juga mengarah ke oknum tenaga ahli DPR, oknum wartawan, kepala desa, bahkan anggota DPRD Sumenep sendiri. Tapi kenapa hanya ASN yang dikejar?” sindir Ainur, Rabu (23/7/2025).
Aktivis itu juga menilai pernyataan Akhmadi Yazid sangat tendensius dan sarat kepentingan politik. Ia bahkan mempertanyakan kenetralan Yazid sebagai wakil rakyat yang seharusnya menjadi penengah, bukan justru ikut mengompori.
“Kalau memang mau bicara hukum, mari konsisten. Kalau tudingan Korkab itu benar, justru si pemberi yang lebih dulu diperiksa. Masak penerima langsung disuruh tangkap tanpa bukti kuat?”
Lebih lanjut, Ainur mengkritik keras metode “tebar nama” yang dilakukan Korkab BSPS, Kiki. Ia menyebut hal tersebut seharusnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan resmi, bukan diumbar ke publik seperti sedang live TikTok tanpa kontrol.
“Kalau memang ada rekaman, bukti transfer, atau voice note, silakan bawa ke penyidik. Bukan malah bikin gaduh publik. Ini mencoreng logika hukum dan mencederai kepercayaan masyarakat.”
Atas dasar itu, Ainur mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumenep untuk segera memanggil dan memproses pernyataan Akhmadi Yazid yang dinilai bisa merusak marwah lembaga legislatif.
“Wakil rakyat bukan buzzer. Harus objektif, bijak, dan tahan diri. Kalau begini terus, masyarakat bisa makin apatis.”
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Akhmadi Yazid maupun Fraksi PKB DPRD Sumenep.
