Rumah Kebangsaan Sumenep Kecewa Tiga Fraksi DPRD Absen dalam FGD Isu Kedaulatan Rakyat

Avatar of Ludi anto
Foto Moh.Ridho Ilahi Robbi Kepala Rumah Kebangsaan Sumenep/Ketua PC IMM Kabupaten Sumenep (Doc.Okaranews.id)

Sumenep Okaranews.id Rumah Kebangsaan Sumenep menyampaikan kekecewaan mendalam atas tidak hadirnya Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Demokrat, dan Fraksi Gerindra-PKS dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan untuk membahas isu strategis Pergeseran Kedaulatan Rakyat ke Elit: Menakar Wacana Pengambilalihan Pilkada oleh DPRD.

FGD yang digelar sebagai ruang dialog terbuka antara masyarakat sipil dan wakil rakyat tersebut sejatinya dimaksudkan untuk menghimpun pandangan kritis, sekaligus menguji keberpihakan politik fraksi-fraksi DPRD terhadap prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi lokal.

Namun absennya tiga fraksi besar itu dinilai mencederai semangat dialog dan akuntabilitas publik.

Kepala Rumah Kebangsaan Sumenep Moh. Ridho Ilahi Robbi sekaligus Ketua Umum PC IMM SUMENEP menyatakan bahwa ketidakhadiran tersebut bukan sekadar soal teknis atau agenda, melainkan mencerminkan lemahnya komitmen sebagian elite politik dalam merespons kegelisahan publik atas wacana pengambilalihan Pilkada oleh DPRD.

“FGD ini bukan agenda seremonial. Ini forum intelektual dan politik untuk mendengar suara rakyat. Ketika fraksi-fraksi justru absen, publik patut bertanya: apakah isu kedaulatan rakyat dianggap tidak penting, atau justru sengaja dihindari?” tegasnya.

Menurut Rumah Kebangsaan Sumenep, keberadaan wakil rakyat dalam forum-forum diskusi publik merupakan bentuk tanggung jawab moral dan politik, terlebih ketika isu yang dibahas menyangkut masa depan demokrasi dan hak konstitusional warga.

Rumah Kebangsaan menilai, absennya Fraksi PDI Perjuangan, Demokrat, dan Gerindra-PKS juga berpotensi memperlebar jarak antara DPRD dan masyarakat, sekaligus memperkuat kesan bahwa proses pengambilan kebijakan strategis kerap berlangsung elitis dan tertutup.

Meski demikian, Rumah Kebangsaan Sumenep menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang diskusi, advokasi, dan kontrol publik terhadap setiap kebijakan yang berpotensi menggerus kedaulatan rakyat.

“Demokrasi tidak boleh dijalankan dengan kursi kosong. Jika wakil rakyat memilih tidak hadir di ruang dialog, maka rakyat berhak mengisi ruang kritik dengan suara yang lebih lantang,” pungkasnya.

Dalam Pantau Media FGD tersebut dihanya di hadiri oleh Perwakilan Fraksi PKB, Fraksi Nasdem,Fraksi PPP Serta Fraksi PAN.

*****

Tinggalkan Balasan