Sumenep, Okaranews.id— Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumenep menyimpan potensi perputaran ekonomi yang sangat besar bagi pelaku usaha lokal, khususnya Rumah Potong Ayam (RPA). Namun, potensi tersebut terancam tidak berdampak maksimal akibat kecenderungan penggunaan ayam frozen pabrikan oleh sebagian mitra dapur.
Berdasarkan data acuan harga daging ayam sebesar Rp40.000 per kilogram sesuai Siskaperbapo, serta kebutuhan operasional dapur MBG, total kebutuhan daging ayam di Sumenep diperkirakan mencapai 50.050 kilogram per minggu, dan 2,2 ton selama 1 bulan, dan kurang lebih 2.402,4 ton daging ayam selama 1 tahun. Angka tersebut berasal dari kebutuhan sekitar 600 kilogram per dapur per minggu, dengan jumlah dapur MBG yang direncanakan beroperasi sebanyak 77 dapur.
Jika dirata-rata, kebutuhan tersebut setara dengan 7.150 kilogram per hari.
Nilai Ekonomi yang Signifikan
Dengan harga Rp40.000 per kilogram, nilai belanja daging ayam untuk MBG di Sumenep diperkirakan mencapai:
– Rp286 juta per hari
– Rp2 miliar per minggu
– sekitar Rp8 miliar per bulan
– dan sekitar Rp137 miliar per tahun
Nilai tersebut belum termasuk dampak turunan seperti serapan tenaga kerja, jasa angkut, pembelian ayam hidup dari peternak, hingga retribusi daerah.
RPA Lokal Kehilangan Akses
Pelaku usaha RPA di Sumenep menyatakan, apabila kebutuhan ayam MBG dipenuhi dari RPA lokal, maka perputaran ekonomi akan langsung dirasakan masyarakat sekitar.
“RPA itu bukan cuma tempat potong. Ada peternak, buruh, sopir, dan banyak usaha kecil yang ikut hidup. Tapi kalau ayam datang sudah frozen dari luar daerah, kami kehilangan pasar,” ujar salah satu pengelola RPA.
Dorongan Keterlibatan Disperindag
Sejumlah pelaku UMKM berharap Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sumenep dapat terlibat aktif dalam pengawasan dan pengawalan rantai pasok MBG. Disperindag dinilai memiliki peran strategis untuk memastikan pelibatan UMKM lokal dan mencegah kebocoran ekonomi ke luar daerah.
Program MBG dipandang sebagai peluang besar untuk menggerakkan ekonomi lokal. Namun tanpa pengawasan yang kuat, manfaat ekonomi program nasional tersebut dikhawatirkan tidak sepenuhnya dirasakan masyarakat Sumenep.
Cita-cita Presiden Terancam Melenceng
Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan bahwa program strategis pemerintah harus berpihak pada UMKM dan ekonomi rakyat. Namun di lapangan, harapan besar tersebut dinilai kehilangan arah akibat perilaku oknum-oknum kapitalis yang menjadikan MBG sebagai ladang keuntungan semata.
Jika praktik ini dibiarkan, MBG bukan lagi alat pemerataan ekonomi, melainkan justru memperkuat dominasi pabrikan besar dengan dana negara.
Presiden didesak untuk turun tangan langsung, memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap mitra dapur MBG, memastikan kewajiban serapan bahan lokal dijalankan secara tegas, serta memberi sanksi bagi pihak-pihak yang mengabaikan mandat pemberdayaan UMKM.
Bagi Sumenep, MBG seharusnya menjadi mesin penggerak ekonomi daerah. Ketika ratusan miliar rupiah potensi ekonomi justru mengalir ke luar daerah, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nasib UMKM, tetapi arah kebijakan negara itu sendiri.
*****
