SUMENEP, OkaraNews.id – Pernyataan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, yang menyebut petani sebagai salah satu kelompok penyumbang angka kemiskinan di daerahnya menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan.
Fauzi menyampaikan pandangan tersebut saat rapat penetapan titik impas harga tembakau di Aula Arya Wiraraja, Rabu (13/8/2025). Menurutnya, meski harga tembakau sedang baik dan petani memperoleh keuntungan, perekonomian warga belum tentu meningkat, apalagi jika cuaca tidak menentu hingga berujung gagal panen.
Namun, sejumlah aktivis lokal menilai pernyataan itu berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Mereka menekankan bahwa mayoritas warga Sumenep berprofesi sebagai petani dan nelayan, sehingga menyematkan label “penyumbang kemiskinan” berisiko memunculkan stigma yang justru menyalahkan pihak yang menjadi korban.
“Masalah kemiskinan di kalangan petani bukan soal profesinya, tetapi soal sistem yang belum berpihak. Fluktuasi harga komoditas, minimnya infrastruktur, keterbatasan akses modal, hingga ketergantungan pada tengkulak adalah faktor yang menekan kesejahteraan mereka. Menuding petani justru mengaburkan peran vital mereka sebagai penopang ketahanan pangan,” ujar seorang aktivis muda Sumenep.
Aktivis itu menambahkan, akar persoalan harus dipecahkan melalui kebijakan yang memperkuat posisi petani, bukan melemahkannya.
“Pemerintah perlu mendorong industri pengolahan hasil pertanian, membuka akses teknologi, dan memperkuat jaringan pemasaran. Solusinya ada pada perbaikan tata kelola, bukan pada pemberian label negatif,” tegasnya.
Pernyataan Bupati kini memicu diskusi hangat di ruang publik Sumenep. Banyak pihak mengingatkan, pemimpin daerah perlu lebih cermat memilih diksi dan mengarahkan fokus pada langkah-langkah strategis yang membangun, bukan yang memperkuat stigma.
