Setiap memasuki bulan Sya’ban, ruang-ruang diskusi umat Islam di Indonesia kembali dipenuhi satu pertanyaan klasik: kapan 1 Ramadhan dimulai? Dalam konteks Indonesia, perbedaan awal puasa bukan sekadar soal kalender, tetapi juga menyangkut metode, otoritas keagamaan, serta dinamika sosial umat.
Di satu sisi, Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid menetapkan awal Ramadhan berdasarkan metode hisab hakiki wujudul hilal. Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia menggelar sidang isbat yang mempertimbangkan hasil rukyatul hilal, bersama ormas-ormas Islam, termasuk Nahdlatul Ulama.
Perbedaan ini sering kali dipahami secara sederhana sebagai “beda tanggal”. Padahal, di balik itu terdapat diskursus panjang dalam khazanah fikih dan ilmu falak.
Akar Teologis dan Historis
Secara teologis, dasar penetapan awal Ramadhan merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW: “Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya.” Dari redaksi ini lahir dua pendekatan utama dalam sejarah Islam.
Sebagian ulama memahami kata “melihat” secara tekstual, yakni observasi langsung (rukyat). Sementara sebagian lain menafsirkannya lebih luas, termasuk melalui perhitungan astronomi (hisab), apalagi ketika ilmu pengetahuan telah berkembang pesat.
Dalam sejarah Islam klasik, perbedaan seperti ini bukanlah hal asing. Di berbagai wilayah dunia Islam, perbedaan awal Ramadhan sudah terjadi sejak berabad-abad lalu. Bahkan dalam satu negara pun, perbedaan bisa muncul karena faktor geografis dan perbedaan matla’ (wilayah terbit bulan).
Dengan demikian, fenomena yang terjadi di Indonesia hari ini sesungguhnya adalah kelanjutan dari tradisi ijtihad yang telah lama hidup dalam peradaban Islam.
Dimensi Ilmiah: Hisab dan Rukyat
Metode hisab yang digunakan Muhammadiyah berbasis pada perhitungan astronomi modern. Posisi matahari dan bulan dihitung secara matematis dengan tingkat akurasi tinggi. Jika secara astronomis hilal telah berada di atas ufuk dan memenuhi kriteria wujudul hilal, maka awal bulan ditetapkan.
Sementara itu, pendekatan rukyat menekankan verifikasi empirik melalui pengamatan langsung. Sidang isbat biasanya mempertimbangkan laporan rukyat dari berbagai titik di Indonesia, kemudian dipadukan dengan data hisab.
Menariknya, dalam praktik kontemporer, kedua metode ini sebenarnya saling melengkapi. Rukyat modern tidak mungkin dilakukan tanpa bantuan data hisab. Sebaliknya, hisab juga kerap dijadikan acuan untuk memprediksi kemungkinan terlihatnya hilal.
Karena itu, mempertentangkan hisab dan rukyat secara ekstrem sesungguhnya kurang tepat. Keduanya berada dalam spektrum metodologi yang sama: upaya ilmiah dan syar’i untuk menentukan waktu ibadah secara akurat.
Dampak Sosial dan Psikologis
Yang sering menjadi sorotan publik adalah dampak sosialnya. Ketika satu keluarga memulai puasa lebih dulu, sementara tetangganya sehari kemudian, muncul rasa “berbeda” di tengah masyarakat.
Namun pengalaman panjang bangsa ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia relatif matang dalam menyikapi perbedaan tersebut. Aktivitas sosial tetap berjalan, masjid tetap ramai, dan silaturahmi tidak lantas terputus hanya karena selisih satu hari.
Justru, dalam banyak kasus, perbedaan ini menjadi ruang pembelajaran. Anak-anak bertanya tentang hilal, orang tua menjelaskan tentang hisab dan rukyat, dan diskusi keagamaan menjadi lebih hidup.
Masalah muncul ketika perbedaan ini dipolitisasi atau dibingkai secara provokatif. Di era media sosial, narasi yang menyudutkan salah satu pihak dapat dengan cepat menyebar dan memicu kesalahpahaman. Di sinilah pentingnya literasi keagamaan dan kedewasaan bermedia.
Peran Ulama dan Media
Ulama, akademisi, dan insan pers memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan informasi secara proporsional. Perbedaan awal Ramadhan harus dijelaskan sebagai perbedaan ijtihad, bukan perpecahan akidah.
Media juga perlu menghadirkan perspektif edukatif, bukan sekadar sensasional. Penjelasan tentang metodologi, dasar dalil, serta konteks sejarah akan membantu masyarakat memahami bahwa perbedaan adalah bagian dari dinamika intelektual Islam.
Jika disampaikan dengan bijak, perbedaan 1 Ramadhan justru bisa menjadi momentum untuk memperkuat toleransi internal umat (tasamuh), bukan melemahkannya.
Menuju Kalender Hijriah Global
Sebagian kalangan mendorong gagasan unifikasi kalender hijriah global agar seluruh dunia Islam memulai Ramadhan secara serentak. Secara ideal, gagasan ini tampak menarik karena mencerminkan persatuan umat.
Namun secara teknis dan fiqhiyah, persoalannya tidak sederhana. Faktor perbedaan zona waktu, kriteria hilal, serta otoritas keagamaan masing-masing negara menjadi tantangan tersendiri. Hingga kini, dunia Islam masih terus berdialog untuk mencari titik temu terbaik.
Esensi Ramadhan
Pada akhirnya, perbedaan 1 Ramadhan tidak boleh mengaburkan esensi ibadah itu sendiri. Puasa bukan sekadar tentang tanggal mulai, tetapi tentang kualitas ketakwaan yang dibangun selama sebulan penuh.
Lebih baik kita berbeda satu hari dalam memulai, tetapi sama dalam menjaga akhlak, menahan amarah, dan memperkuat ukhuwah. Sebab persatuan umat tidak diukur dari keseragaman kalender semata, melainkan dari kematangan dalam menyikapi perbedaan.
Ramadhan sejatinya adalah madrasah ruhani. Jika dari perbedaan ini lahir sikap saling menghormati, saling memahami, dan saling mendoakan, maka di situlah kemenangan hakiki umat Islam.
