SUMENEP, OkaraNews.id — Program besar Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), yang sejatinya menjadi simbol pemerataan gizi dan keadilan ekonomi, kini mulai dipertanyakan arah pelaksanaannya. Di sejumlah SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) Kabupaten Sumenep, aroma penyimpangan mulai tercium dari dapur—bukan dari masakan, tapi dari praktik tata kelola yang melenceng jauh dari cita-cita presiden.
DOMINASI PENGUSAHA BESAR, PELAKSANA DIIKAT KONTRAK
Sumber internal menyebut, sejumlah pelaksana teknis di lapangan diiming-imingi keuntungan besar bahkan diikat kontrak uang muka oleh pengusaha tertentu, agar pembelanjaan bahan dapur diarahkan ke “tim” yang telah disiapkan.
Model seperti ini menciptakan lingkaran monopoli terselubung, di mana keuntungan hanya berputar di kalangan terbatas, sementara UMKM lokal tersisih dari rantai ekonomi yang seharusnya mereka nikmati.
“Program ini awalnya untuk pemerataan ekonomi rakyat bawah. Tapi yang terjadi justru penguasaan pasar oleh pengusaha besar,” ungkap salah satu sumber dari internal dapur yang enggan disebutkan namanya.
SUPLIER LOKAL TERGUSUR, PRINSIP PEMERATAAN TERNODA
Padahal, dalam arahan resmi Presiden Prabowo, MBG diharapkan melibatkan pelaku usaha kecil di sekitar dapur pelaksana agar ekonomi rakyat tumbuh dari bawah. Namun kenyataan di Sumenep berbanding terbalik:
Sebagian besar bahan pangan justru diambil dari luar daerah—bukan karena kualitas, tapi karena keuntungan besar yang dijanjikan oleh jaringan suplier “elit.”
Akibatnya, ekonomi mikro di sekitar dapur MBG mati suri, dan semangat pemerataan bergeser menjadi sentralisasi ekonomi di tangan pengusaha kuat.
KECURANGAN DAN PENURUNAN KUALITAS: BAHAN BERULAT JADI BUKTI
Lebih mengkhawatirkan lagi, indikasi kecurangan juga tampak dari penurunan kualitas bahan makanan. Kasus bahan berulat yang ditemukan beberapa waktu lalu menjadi puncak gunung es dari sistem pembelanjaan yang tertutup dan tidak transparan.
Hal ini mencoreng nama baik program MBG yang sejatinya dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas gizi anak bangsa.
“Kalau bahan makanannya saja mulai berulat, ini bukan hanya soal teledor, tapi soal sistem yang tidak bersih,” ujar Asmuni, tokoh muda Sumenep yang dikenal vokal mengawal isu publik.
Asmuni menegaskan, pemerintah daerah harus lebih aktif mengawal dan mengawasi jalannya program MBG agar tidak menjadi ladang permainan tangan-tangan kotor.
“Presiden Prabowo punya visi besar yang sangat baik, tapi jika pelaksananya serakah, visi itu bisa berubah menjadi petaka,” tambahnya.
PENGUSAHA LOKAL ANGKAT SUARA
Seorang pengusaha daging ayam di Sumenep juga turut menyampaikan keluhan.
“Kami mendukung program MBG, tapi jangan singkirkan pelaku usaha lokal. Kami ingin ikut terlibat dan tumbuh bersama. Jangan jadikan program bagus ini sebagai ladang keuntungan bagi segelintir orang yang punya akses besar,” tuturnya.
HARAPAN KE PRESIDEN PRABOWO
Melihat fakta di lapangan, publik berharap Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung mengawal program ini.
Rakyat kecil percaya, dengan ketegasan beliau, kerakusan birokrat dan pengusaha bisa ditertibkan. Pengawasan perlu diperketat, audit lapangan harus dilakukan, dan pelaku UMKM lokal wajib dikembalikan pada peran utamanya.
Karena program MBG bukan sekadar proyek gizi — ia adalah simbol keadilan sosial dan kemandirian ekonomi rakyat.
“Jangan biarkan program ini kehilangan makna karena permainan tangan-tangan rakus,” tutup Asmuni dalam pernyataannya.
—
📰 Redaksi: OkaraNews.id
✍️ Laporan Khusus: Tim Investigasi OkaraNews.id
