Momentum Hari Lahir Pancasila seharusnya menjadi pengingat tentang pentingnya keadilan sosial, sebagaimana tertuang dalam sila kelima: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Namun sayangnya, keadilan itu tampak semakin menjauh, terutama bagi rakyat kecil.
Kasus proyek Tebing Pengendali Banjir Sungai Babbalan menjadi bukti nyata bahwa pembangunan hari ini tidak berpihak kepada rakyat, tetapi justru menambah beban dan kecemasan mereka. Alih-alih melindungi, proyek tersebut malah menimbulkan ancaman serius berupa longsor dan banjir, sebuah ironi dari pembangunan yang seharusnya menyelamatkan.
Ini bukan sekadar kelalaian teknis, tetapi mencerminkan kebobrokan sistemik dalam perencanaan dan pengawasan proyek negara. Kepentingan rakyat diabaikan, sementara proyek tetap dijalankan demi memenuhi ambisi atau target politik semata. Tidak ada transparansi, tidak ada evaluasi yang serius, dan yang paling menyakitkan: tidak ada tanggung jawab yang diambil.
Di tengah ancaman nyata yang dihadapi warga sekitar Sungai Babbalan, suara mereka justru terpinggirkan. Mereka yang seharusnya dibela, kini hanya bisa menatap ketidakpastian, sementara para pengambil kebijakan sibuk mempertahankan citra dan keuntungan pribadi.
Wakil rakyat pun bungkam. Gedung yang mereka tempati bukan lagi tempat menyuarakan aspirasi rakyat, melainkan arena permainan kekuasaan.
Inilah sejarah buruk yang sedang ditulis hari ini: ketika pembangunan dijalankan tanpa nurani, dan keadilan hanya menjadi milik penguasa. Jika dibiarkan, luka ini akan menjadi warisan pahit bagi generasi mendatang.
