Sumenep hari ini bukan kekurangan anggaran, bukan pula kekurangan potensi. Yang makin terasa langka adalah keberanian untuk jujur bahwa kita sedang dikepung oleh sistem yang tak sepenuhnya berpihak pada rakyat. Dalam istilah yang lebih telanjang: oligarki lokal sedang bermain nyaman di ruang kekuasaan, sementara publik hanya menjadi penonton di tribun yang tak pernah benar-benar didengar.
Oligarki bukan sekadar teori elitisme politik yang muncul di buku-buku kuliah. Ia nyata, hidup, dan berkeliaran dalam wujud penguasa yang itu-itu saja, dalam proyek yang jatuh ke tangan yang sama, dalam birokrasi yang taat bukan pada aturan, tapi pada jaringan. Di Sumenep, ini bukan lagi rahasia; ini sudah menjadi kebiasaan.
Lihat saja bagaimana program-program strategis daerah kerap menjadi ladang empuk bukan bagi rakyat, tapi bagi mereka yang tahu cara “menitipkan” kepentingan. Seakan ada formula tak tertulis, asal dekat dengan kekuasaan, pintu rezeki terbuka lebar. Di sisi lain, suara-suara dari desa-desa terpencil hanya dianggap sebagai “gangguan latar” dalam konferensi pers yang penuh pencitraan.
Mereka yang bertanya, dikatai “nyinyir”. Mereka yang mengkritik, dianggap punya agenda tersembunyi. Lalu kapan kita boleh kecewa, jika kecewa saja dianggap makar?
Kesenjangan sosial di Sumenep bukan terjadi tiba-tiba. Ia lahir dari desain sistematis, dari pembiaran struktural. Ketika elite mengakumulasi kekuasaan dan kekayaan dalam sirkuit yang makin tertutup, maka jangan heran jika kemiskinan menjadi pemandangan abadi di banyak sudut kampung.
Dan jangan lupa, di balik semua itu, ada aktor-aktor politik yang menjual jargon “perubahan” saat masa kampanye, tapi berubah menjadi pelayan oligarki ketika duduk di kursi empuk kekuasaan. Maka, pemilu pun terasa seperti ritual legitimasi, bukan sarana pembebasan.
Dalam sistem seperti ini, demokrasi hanya hadir sebagai dekorasi, bukan substansi. Kita dipersilakan bertepuk tangan dalam seremoni, tapi dilarang bertanya dalam forum anggaran. Kita dijamu dengan baliho wajah ceria, tapi dijauhkan dari data dan fakta.
Oligarki lokal di Sumenep tidak perlu repot menyensor media, cukup membeli diamnya. Mereka tidak perlu menakut-nakuti publik, cukup menguasai narasi dan jaringan. Inilah canggihnya kekuasaan hari ini halus, rapi, dan sulit disentuh karena dibungkus dalam kata “pembangunan.”
Namun publik tidak bodoh. Gerutuan mulai terdengar, sindiran tersebar di status, kritik tumbuh di kolom komentar. Ini mungkin belum cukup untuk mengubah tatanan, tapi cukup sebagai peringatan: rakyat tahu, dan rakyat sedang menunggu momentum.
Karena pada akhirnya, kekuasaan yang dibangun di atas kebohongan dan keserakahan selalu punya tanggal kedaluwarsa. Pertanyaannya tinggal satu: berapa lama lagi kita mau membiarkan oligarki menentukan nasib Sumenep tanpa suara rakyat ikut dihitung?
***
