Pernyataan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, yang menyebut petani sebagai salah satu kelompok penyumbang angka kemiskinan di daerah ini, patut dikritisi secara serius. Sebab, pernyataan tersebut bukan sekadar keliru secara logika, tetapi juga berpotensi menyesatkan arah kebijakan publik dan memperkuat stigma terhadap kelompok yang justru menjadi penopang utama perekonomian desa.
Mari kita luruskan.
Memang benar, data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan lebih tinggi di pedesaan dibandingkan di perkotaan. Karena mayoritas penduduk desa bekerja sebagai petani, mudah saja muncul kesimpulan dangkal bahwa petani adalah penyumbang kemiskinan. Tapi itu ibarat menyalahkan pasien karena rumah sakit penuh, logikanya terbalik.
Petani miskin bukan karena mereka memilih menjadi petani. Mereka miskin karena selama bertahun-tahun bekerja dalam sistem yang tidak memberi perlindungan harga, minim akses permodalan, bergantung pada tengkulak, dan tidak mendapatkan dukungan teknologi yang memadai.
Ironisnya, sektor pertanian di Sumenep adalah penyerap tenaga kerja terbesar sekaligus pemasok kebutuhan pangan. Namun, tanpa diversifikasi ekonomi dan hilirisasi produk, nilai tambah hasil pertanian justru menguap ke luar daerah. Yang menikmati keuntungan bukanlah petani, melainkan mata rantai distribusi dan pengolahan yang dikuasai pihak lain.
Secara politik, ucapan seperti ini mencerminkan kegagalan memahami problem struktural. Alih-alih memimpin dengan narasi yang membangun dan memotivasi, pernyataan tersebut justru mengalihkan tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan ekosistem pertanian yang berkelanjutan.
Dalam komunikasi publik, setiap kata yang keluar dari pejabat daerah punya dampak. Labelisasi negatif terhadap petani bisa memicu ketidakpercayaan dan memutus semangat kolaborasi antara petani dan pemerintah.
Bupati seharusnya memosisikan petani sebagai mitra strategis, bukan objek yang dianggap “biang masalah”. Mengangkat kemiskinan di sektor pertanian harus dimulai dari kebijakan yang memutus rantai ketergantungan pada tengkulak, membangun infrastruktur pertanian modern, menjamin stabilitas harga, serta mengembangkan industri pengolahan hasil tani di dalam daerah.
Menyebut petani sebagai penyumbang kemiskinan, tanpa mengurai sebab musabab yang sebenarnya, sama saja dengan membangun opini bahwa kemiskinan adalah kesalahan individu, bukan kegagalan sistem. Dan narasi seperti ini, kalau dibiarkan, hanya akan menjauhkan kita dari solusi nyata.
