SAMPANG, OkaraNews.id — Kabupaten Sampang kembali tercatat dalam sorotan nasional, bukan karena prestasi, melainkan karena kegagalan menjaga marwah pemerintahan. Rencana kunjungan kerja Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI batal digelar di Pendopo Trunojoyo setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang secara sepihak membatalkan izin lokasi hanya beberapa jam sebelum acara berlangsung.
Dalih kerusakan kelistrikan yang dikemukakan pejabat daerah seketika kehilangan makna ketika pernyataan resmi justru membuka tabir persoalan sesungguhnya: penolakan dilakukan bukan terhadap negara, melainkan terhadap organisasi penyelenggara kegiatan—Muhammadiyah.
“Pemkab bukan menolak Menteri, tapi karena ormasnya,” ucap Asisten I Setda Sampang, Sudarmanta, Senin (15/12/2025).
Pernyataan ini bukan sekadar klarifikasi, melainkan pengakuan terbuka bahwa fasilitas negara digunakan secara diskriminatif. Pendopo Trunojoyo—yang dibangun dari uang rakyat—diposisikan bukan sebagai ruang publik, melainkan sebagai properti kekuasaan yang boleh atau tidak boleh diakses berdasarkan preferensi politik dan subjektivitas pejabat.
Lebih ironis, Muhammadiyah bukan organisasi pinggiran. Ia adalah salah satu pilar utama pendidikan nasional, mitra strategis negara sejak sebelum republik ini lahir. Menolak kegiatan Muhammadiyah sama artinya dengan menafikan sejarah panjang kontribusi sipil dalam membangun bangsa.
Pihak Kemendikdasmen pun dibuat terperangah. Fauzi, petugas protokoler kementerian, menegaskan seluruh prosedur koordinasi telah dilalui. Tidak ada catatan keberatan hingga detik-detik terakhir.
“Tiga jam sebelum keberangkatan, izin dicabut. Ini bukan sekadar buruknya komunikasi, tapi bentuk ketidakseriusan dan ketidakmatangan tata kelola pemerintahan daerah,” ujarnya.
Insiden ini bukan kesalahan teknis. Ini kegagalan sistemik kepemimpinan daerah. Keputusan yang diambil secara mendadak, tanpa transparansi, dan berdampak nasional, mencerminkan absennya profesionalitas birokrasi dan lemahnya kontrol kepala daerah.
Tokoh Angkatan Muda Muhammadiyah Madura Raya, Affandi Ubala, menilai kejadian ini sebagai preseden berbahaya bagi demokrasi lokal dan relasi negara dengan masyarakat sipil.
Menurut Affandi, alasan teknis hanyalah kamuflase. Fakta bahwa Pendopo Trunojoyo berkali-kali digunakan untuk kegiatan Muhammadiyah di masa kepemimpinan Bupati H. Junaidi menunjukkan adanya inkonsistensi kebijakan yang tidak dapat dibenarkan secara administratif maupun etis.
“Jika pendopo bisa digunakan sebelumnya, lalu sekarang ditolak dengan alasan ormas, maka ini bukan soal teknis. Ini soal selera kekuasaan. Dan itu berbahaya,” tegas Affandi.
Ia menyebut Bupati Sampang tidak bisa berlindung di balik pernyataan bawahan. Dalam sistem pemerintahan, tanggung jawab tertinggi tetap berada di pundak kepala daerah.
“Yang dipermalukan bukan hanya Muhammadiyah, tapi Kabupaten Sampang sendiri. Negara dipertontonkan kalah oleh sikap sempit birokrasi,” lanjutnya.
Lebih jauh, Affandi menuntut pertanggungjawaban penuh Bupati Sampang H. Junaidi atas penolakan kunjungan Mendikdasmen yang juga dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Publik kini berhak bertanya:
Apakah Pendopo Trunojoyo masih menjadi rumah rakyat, atau telah berubah menjadi simbol eksklusivisme kekuasaan?
Apakah birokrasi daerah berdiri untuk melayani negara, atau sekadar menjadi alat kepentingan sempit?
Hingga berita ini diturunkan, Bupati Sampang memilih bungkam. Namun diamnya kepala daerah justru mempertegas satu hal: krisis kepemimpinan lebih berbahaya daripada sekadar krisis kelistrikan.
