Secara kodrati, manusia diciptakan dengan kecenderungan untuk hidup bersama dan berinteraksi dengan sesama. Aristoteles dalam Politica menegaskan bahwa zoon politikon atau “hewan politik” adalah sifat bawaan manusia. Pernyataan ini memiliki makna ganda: pertama, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa dukungan orang lain; kedua, manusia adalah makhluk politik yang membentuk dan terlibat dalam struktur kekuasaan demi mengatur kehidupan bersama.
Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kebutuhan dasar yang hanya dapat dipenuhi melalui interaksi. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan biologis (makanan, perlindungan), psikologis (rasa aman, kasih sayang), hingga aktualisasi diri (pengakuan, prestasi). Dari perspektif sosiologi, interaksi sosial membentuk jaringan relasi, norma, dan institusi yang menjadi kerangka kehidupan bermasyarakat. Emile Durkheim menekankan bahwa norma dan nilai sosial menjaga kohesi sosial agar kehidupan bersama tetap harmonis.
Namun, interaksi manusia tidak hanya berhenti pada hubungan sosial sederhana. Dalam ruang kehidupan bersama, muncul persoalan kepentingan, distribusi sumber daya, dan pengaturan perilaku. Di sinilah sifat makhluk politik berperan. Politik, dalam pengertian klasik, adalah seni dan ilmu mengatur kehidupan bersama demi tercapainya bonum commune (kebaikan bersama). Manusia terlibat dalam politik bukan semata-mata karena ambisi kekuasaan, tetapi karena kebutuhan untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan keberlangsungan komunitas.
Kedua sifat ini sosial dan politik tidak dapat dipisahkan. Kehidupan sosial tanpa politik akan kacau karena tidak ada mekanisme pengaturan yang efektif. Sebaliknya, politik tanpa landasan sosial akan kehilangan legitimasi karena tidak berpijak pada kebutuhan nyata masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan manusia sebagai zoon politikon menegaskan bahwa politik adalah kelanjutan logis dari sifat sosial manusia.
Dalam konteks modern, globalisasi dan kemajuan teknologi komunikasi memperluas dimensi sosial-politik manusia. Media sosial, misalnya, menjadi ruang baru yang memadukan interaksi sosial dengan arena politik. Perdebatan, kampanye, dan mobilisasi opini publik menunjukkan bahwa setiap individu kini memiliki potensi menjadi aktor politik, meskipun dalam skala digital.
Dengan demikian, memahami manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk politik bukan sekadar kajian akademik, melainkan kesadaran bahwa eksistensi kita selalu terkait dengan orang lain dan terikat pada sistem yang kita bentuk bersama. Keduanya menuntut tanggung jawab: secara sosial untuk menjaga harmoni, dan secara politik untuk menjamin keadilan. ***
