Sumenep Okaranews.id Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kangean (GMK) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Kamis (11/09). Mereka menolak tegas kegiatan survei seismik migas yang tengah dilakukan oleh PT Kangean Energy Indonesia (KEI) di perairan Kepulauan Kangean.
Aksi yang berlangsung sejak pagi itu diwarnai dengan orasi bergantian dari para mahasiswa, spanduk penolakan, serta pengawalan aparat keamanan. Massa aksi menilai eksplorasi migas yang dilakukan di pulau kecil dan padat penduduk tersebut lebih banyak memberikan keuntungan kepada korporasi, sementara masyarakat setempat justru menanggung risiko besar.
Menurut GMK, aktivitas seismik berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem laut yang selama ini menjadi tumpuan hidup nelayan. Ikan dan biota laut akan terganggu oleh getaran survei, sehingga mengancam keberlanjutan mata pencaharian warga pesisir.
“Nelayan terancam, ekosistem rusak, tapi masyarakat tidak pernah merasakan manfaat migas. Sejak bertahun-tahun migas diambil, rakyat hanya jadi penonton,” teriak salah satu orator GMK di hadapan peserta aksi.
Kritik terhadap Pemerintah Daerah
Mahasiswa juga melancarkan kritik keras terhadap sikap Pemkab Sumenep yang dinilai pasif dalam menyikapi keresahan masyarakat. GMK menyebut pemerintah daerah gagal menjalankan fungsi perlindungan terhadap warga Kangean yang berada di garis depan dampak eksplorasi.
“Ini bentuk pengkhianatan konstitusi. Pemerintah seolah berpihak pada korporasi, bukan pada rakyat. Padahal jelas dalam UUD 1945, negara wajib melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,” tegas salah satu perwakilan mahasiswa.
Mereka menilai diamnya Pemkab Sumenep hanya akan memperbesar jurang ketidakadilan. GMK menuntut agar pemerintah daerah segera mengambil sikap resmi untuk melindungi masyarakat Kangean dari ancaman eksploitasi berlebihan.
Sorotan atas Dana Migas
Selain persoalan lingkungan, GMK juga menyinggung minimnya transparansi dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) migas. Menurut mereka, dana yang seharusnya menjadi sumber pembangunan justru tidak dirasakan secara nyata oleh masyarakat Kangean.
Mahasiswa menilai, pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, maupun layanan kesehatan di Kangean tidak sebanding dengan statusnya sebagai daerah penghasil migas. Mereka juga menuding program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dijalankan perusahaan migas selama ini hanya sebatas formalitas tanpa menyentuh kebutuhan pokok masyarakat.
“Kami tidak butuh janji palsu. Kami butuh keadilan. Migas telah diambil, tapi jalan rusak, sekolah minim fasilitas, dan pelayanan kesehatan masih jauh dari layak. Inikah yang disebut pembangunan?” ungkap salah satu aktivis GMK.
Empat Tuntutan GMK
Sebagai bentuk konsolidasi sikap, GMK merumuskan empat tuntutan utama yang mereka bacakan dalam pernyataan resmi, yaitu:
1. Menolak tegas kegiatan survei seismik migas oleh PT KEI di Pulau Kangean.
2. Meminta Pemkab Sumenep mencabut seluruh bentuk persetujuan eksplorasi migas.
3. Mendorong pemerintah daerah mengeluarkan sikap resmi penolakan sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat Kangean.
4. Mendesak pemerintah pusat membatalkan seluruh survei seismik migas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Kangean Bukan Ladang Eksploitasi
Aksi yang berlangsung damai tersebut diakhiri dengan doa bersama dan pekikan slogan secara serentak. Mahasiswa menegaskan bahwa perjuangan mereka tidak akan berhenti sampai ada langkah nyata dari pemerintah maupun perusahaan.
“Kangean bukan ladang eksploitasi. Kangean adalah tanah kehidupan!”
Seruan ini menggema di halaman kantor Pemkab Sumenep, menjadi simbol perlawanan masyarakat Kangean terhadap dominasi korporasi migas dan ketidakadilan pembangunan. GMK berkomitmen akan terus mengawal isu ini, bahkan tidak menutup kemungkinan menggelar aksi lanjutan dengan skala lebih besar jika tuntutan mereka diabaikan.
*****
