SUMENEP, OkaraNews.id — Gelombang tuntutan reformasi mengguncang tubuh Persatuan Bolavoli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kabupaten Sumenep. Klub-klub bolavoli yang tergabung dalam Paguyuban Bolavoli Kecamatan Batuan secara terbuka menantang pola lama pemilihan Ketua PBVSI yang dinilai tertutup, elitis, dan minim partisipasi klub.
Sikap tegas itu dituangkan secara resmi dalam Rapat Paguyuban Bolavoli Kecamatan Batuan yang digelar pada Kamis, 18 Desember 2025, bertempat di rumah Ketua Paguyuban. Rapat tersebut dihadiri para ketua dan perwakilan klub bolavoli se-Kecamatan Batuan, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir dan berita acara rapat.
Dalam forum tersebut, klub-klub secara bulat dan kolektif menyepakati satu tuntutan utama:
“Pemilihan Ketua PBVSI Kabupaten Sumenep harus dilakukan secara langsung oleh seluruh klub bolavoli se-Kabupaten Sumenep, bukan melalui sistem perwakilan.”
Kesepakatan ini bukan tanpa alasan. Dalam berita acara rapat, Paguyuban Batuan menilai selama ini PBVSI Sumenep cenderung dikelola secara tertutup, hanya melibatkan klub-klub tertentu yang memiliki kedekatan struktural dengan pengurus, sementara mayoritas klub di akar rumput justru terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan strategis.
“Klub adalah tulang punggung pembinaan atlet. Jika klub tidak dilibatkan secara menyeluruh, maka PBVSI kehilangan legitimasi moral dan organisatoris,” tegas perwakilan Paguyuban Batuan dalam forum rapat.
Paguyuban Batuan menilai, pola lama tersebut tidak hanya mencederai prinsip demokrasi organisasi olahraga, tetapi juga menimbulkan jarak psikologis antara PBVSI dengan klub dan atlet, serta memicu kekecewaan berkepanjangan terhadap tata kelola organisasi.
Karena itu, pemilihan langsung oleh seluruh klub dipandang sebagai jalan pemulihan kepercayaan (trust) sekaligus upaya membangun legitimasi organisasi PBVSI yang kuat, sah, dan demokratis.
Tak berhenti pada soal pemilihan ketua, Paguyuban Batuan juga menuntut agar kepengurusan PBVSI ke depan wajib mengakomodasi perwakilan seluruh paguyuban bolavoli dalam struktur organisasi dan proses pengambilan keputusan, termasuk dalam penyusunan regulasi dan kebijakan yang selama ini kerap dikeluhkan atlet maupun klub.
Sikap ini menandai babak baru dalam sejarah organisasi olahraga di Sumenep. Untuk pertama kalinya, tuntutan reformasi PBVSI disuarakan secara terbuka, kolektif, dan terdokumentasi secara resmi melalui berita acara rapat.
“Ini momentum sejarah. Jika PBVSI dan panitia pemilihan berani membuka ruang partisipasi seluas-luasnya, PBVSI Sumenep bisa menjadi contoh nasional bagaimana organisasi olahraga direformasi dari bawah,” ujar salah satu perwakilan klub.
Kini, sorotan publik tertuju pada PBVSI Sumenep dan panitia pemilihan.
Apakah tuntutan klub-klub akar rumput ini akan dijawab dengan keberanian reformasi, atau justru diabaikan demi mempertahankan pola lama?
