Sumenep Okaranews.id – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Sumenep Jawa Timur menyoroti serius persoalan infrastruktur yang masih menjadi keluhan utama masyarakat dalam laporan hasil Reses II Tahun Sidang 2026.
Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Sumenep, Hairul Anwar, S.T., menyampaikan bahwa masa reses merupakan sarana penting bagi anggota legislatif untuk membangun komunikasi politik sekaligus bentuk pertanggungjawaban moral kepada konstituen.
“Reses bukan sekadar agenda rutin, tetapi momentum untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat. Apa yang kami dengar di lapangan adalah suara rakyat yang harus diperjuangkan,” ujar Hairul Anwar.
Pelaksanaan reses yang berlangsung pada 9 hingga 16 Maret 2026 tersebut melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, hingga warga umum di daerah pemilihan.
Infrastruktur Jadi Keluhan Utama
Hairul Anwar menegaskan, dari hasil reses tersebut, persoalan infrastruktur masih menjadi keluhan dominan masyarakat, khususnya terkait kondisi jalan yang rusak parah di sejumlah wilayah.
Beberapa ruas jalan yang disoroti di antaranya jalan penghubung Desa Batang-Batang Daya dan Desa Kolpo, ruas di Kecamatan Pasongsongan dari Desa Montorna hingga Prancak, serta jalur Desa Rajun menuju Lebbeng Timur.
“Kerusakan jalan ini berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, akses transportasi, bahkan keselamatan pengguna jalan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kondisi di Desa Pragaan Laok, Kecamatan Pragaan, di mana masyarakat harus memperbaiki jalan secara swadaya karena belum tersentuh perbaikan dari pemerintah daerah. Drainase dan Genangan Air Jadi Masalah Serius Selain jalan rusak, Fraksi PAN juga menyoroti buruknya sistem drainase yang memperparah kondisi infrastruktur.
Hairul Anwar menyebut, genangan air yang kerap terjadi di Jalan Trunojoyo, Desa Gedungan, Kecamatan Batuan—tepatnya di utara Hotel Myze—menjadi contoh nyata masalah yang belum tertangani selama bertahun-tahun.
“Setiap musim hujan, genangan air selalu terjadi dan mengganggu arus lalu lintas di pintu masuk Kota Sumenep. Ini harus segera dicarikan solusi,” ujarnya.
PJU Rusak dan Ancaman di Wilayah Pesisir
Lebih lanjut, ia juga menyampaikan keluhan masyarakat terkait banyaknya Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tidak berfungsi, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan dan gangguan keamanan di malam hari. Kerusakan PJU dilaporkan terjadi di sejumlah kecamatan, seperti Gapura, Batang-Batang, hingga Dungkek.
Di sisi lain, masyarakat pesisir juga mengeluhkan kerusakan tangkis laut yang berpotensi menyebabkan abrasi dan mengancam permukiman warga, khususnya di Desa Legung, Kecamatan Batang-Batang.
Desak Pemerintah Prioritaskan Infrastruktur
Hairul Anwar menegaskan bahwa infrastruktur merupakan fondasi utama pembangunan daerah dan harus menjadi prioritas pemerintah.
“Melalui laporan reses ini, kami meminta Pemerintah Kabupaten Sumenep segera mengambil langkah konkret dalam memperbaiki infrastruktur yang rusak. Ini menyangkut kepentingan dasar masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, seluruh aspirasi yang telah dihimpun akan menjadi bahan rekomendasi yang akan diperjuangkan Fraksi PAN dalam forum legislatif.
“Harapan kami, hasil reses ini benar-benar menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan pembangunan yang berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.
*****
