Sumenep Okaranews.id Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Sumenep menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil Reses (serap aspirasi masyarakat) ketiga tahun sidang 2025, Selasa (2/9/2025) di Graha Paripurna. Salah satu yang menyampaikan hasil reses adalah Fraksi Partai NasDem melalui juru bicaranya, Samsiyadi, S.A.N.
Dalam laporannya, Samsiyadi menegaskan bahwa pelaksanaan reses merupakan amanat tata tertib DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Masa Reses III tahun sidang 2025 telah dilaksanakan mulai 22 hingga 29 Agustus 2025 oleh enam anggota Fraksi Partai NasDem, yakni H. Muta’em (Dapil VIII), Ahmad Juhairi, S.IP., M.Phil (Dapil VII), Samsiyadi, S.A.N (Dapil II), Ersat (Dapil IV), Afrilia Wahyuni (Dapil V), dan Badrul Aini (Dapil VIII).
Hasil reses tersebut kemudian dihimpun menjadi 11 poin strategis aspirasi masyarakat. Beberapa poin penting di antaranya adalah:
1. Pemerintah daerah diminta serius memutus disparitas antara kepulauan dan daratan, terutama dalam penyediaan infrastruktur dan listrik.
2. Percepatan aliran listrik di kepulauan harus menjadi prioritas, karena hingga kini banyak wilayah masih belum teraliri.
3. Efisiensi anggaran hendaknya difokuskan pada kebutuhan rakyat, bukan kegiatan seremonial.
4. Pemerintah diminta konsisten melaksanakan Perda Perlindungan Nelayan yang dinilai belum memberi manfaat nyata, seperti kasus nelayan di Pulau Masalembu yang kerap terpaksa membuang hasil tangkapannya akibat keterbatasan fasilitas pengolahan.
5. Evaluasi Perbup/Perda Pilkades terkait poin pengalaman pemerintahan yang dinilai merugikan calon-calon potensial dari masyarakat.
6. Pengalihan pengelolaan program MBG ke desa, serta pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT).
7. Peningkatan infrastruktur jalan antar desa, pelayanan kesehatan, dan SDM yang profesional.
8. Tambahan modal BUMDes serta pembangunan balai desa sebagai pusat kegiatan warga.
9. Pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan, serta bantuan buku, alat olahraga, dan seragam bagi siswa kurang mampu.
10. Optimalisasi peran Inspektorat dalam mengawasi anggaran desa secara transparan dan akuntabel.
11. Pembangunan dermaga di Pulau Kangayan sebagai sarana transportasi masyarakat.
Harapan kami, hasil reses ini benar-benar ditindaklanjuti pemerintah daerah. Aspirasi masyarakat yang telah kami serap harus menjadi bagian dari dokumen perencanaan melalui OPD terkait, demi terwujudnya pembangunan yang lebih merata di Sumenep tegas Samsiyadi.
*****
