Fraksi Gerindra-PKS Sumenep Sampaikan Laporan Reses I 2025: Soroti Pemerataan Pembangunan Daratan–Kepulauan

Foto Agus Hariyanto Jubir Fraksi Gerindra PKS Saat Menyerahkan Laporan Hasil Reses Kesatu Ke Ketua DPRD Sumenep di saksikan Wakil Bupati Sumenep(Doc.Humas DPRD Sumenep/Okaranews.id)

Sumenep Okaranews.id Fraksi Gerindra-PKS DPRD Kabupaten Sumenep menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Reses I Tahun Sidang 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD, setelah para anggota fraksi melaksanakan serap aspirasi di berbagai wilayah pada 7–14 November 2025.

Dalam penyampaiannya, juru bicara Fraksi Gerindra-PKS menegaskan bahwa reses merupakan momentum penting bagi anggota dewan untuk menjaring aspirasi, keluhan, dan kebutuhan masyarakat secara langsung. Hasil reses, menurutnya, harus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan daerah serta bahan pertimbangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun program strategis.

Fokus Utama: Pemerataan Pembangunan Daratan dan Kepulauan

Fraksi Gerindra-PKS menyoroti ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan yang hingga kini masih dirasakan masyarakat. Fraksi mendesak Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk mengarahkan kebijakan dan alokasi anggaran yang lebih berpihak pada percepatan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

“Kebijakan daerah harus memastikan bahwa masyarakat daratan maupun kepulauan mendapatkan hak pelayanan publik yang setara, baik di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan hingga kesejahteraan,” tegas Agus Hariyanto Jubir Fraksi Gerindra PKS

Aspirasi Infrastruktur dan Pelayanan Publik Dominasi Keluhan Warga

Dari hasil reses, aspirasi masyarakat banyak didominasi oleh masalah infrastruktur dan pelayanan dasar, antara lain:

Perbaikan jalan dan jembatan, terutama penghubung desa terpencil dan jalur antarwilayah kepulauan.

Penataan drainase desa untuk mengatasi banjir dan genangan air.

Akses listrik yang masih terbatas di sejumlah daerah kepulauan.

Ketersediaan air bersih dan sanitasi layak.

Perbaikan irigasi pertanian, pembangunan dermaga, serta penyediaan alat tangkap modern untuk nelayan.

Penguatan Ekonomi Kerakyatan

Fraksi juga mendorong pemerintah memberikan perhatian serius terhadap sektor ekonomi masyarakat, seperti:

Bantuan modal, subsidi, pelatihan, dan pendampingan bagi UMKM.

Bantuan ternak ayam petelur untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Kemudahan akses pupuk, bibit, dan pendampingan bagi petani.

Peningkatan Pelayanan Dasar

Dalam bidang pendidikan dan kesehatan, Fraksi Gerindra-PKS menekankan:

Pentingnya optimalisasi layanan kesehatan, pengadaan alat kesehatan modern, dan pemerataan tenaga medis di wilayah kepulauan.

Perbaikan sarana pendidikan yang masih banyak ditemukan dalam kondisi tidak layak.

Penambahan anggaran untuk program pemberdayaan pesantren dan wirausaha santri.

Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa

Fraksi juga menyoroti perlunya peningkatan kapasitas aparatur desa, perbaikan fasilitas kantor desa, serta optimalisasi sosialisasi regulasi agar tidak terjadi kesalahpahaman di tingkat masyarakat.

Komitmen Fraksi

Menutup laporannya, Fraksi Gerindra-PKS menyampaikan komitmen untuk terus mengawal seluruh aspirasi masyarakat hingga terwujud dalam kebijakan yang berpihak pada rakyat.

“Kami berharap Pemerintah Kabupaten Sumenep dapat menjadikan hasil reses ini sebagai acuan utama dalam penyusunan APBD, guna mewujudkan pembangunan yang adil dan merata, serta mengurangi disparitas antara daratan dan kepulauan,” tegas Agus.

*****

Tinggalkan Balasan