Sumenep Okaranews.id – Fraksi Gerindra–PKS DPRD Kabupaten Sumenep Jawa Timur menyoroti sejumlah persoalan krusial yang dihadapi masyarakat dalam laporan hasil Reses II Tahun Sidang 2026, mulai dari ketimpangan pembangunan wilayah, layanan kesehatan, hingga persoalan antrean di penyeberangan Pelabuhan Talango–Kalianget.
Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi Gerindra–PKS, Holik, Sebagai bentuk pertanggungjawaban politik kepada masyarakat atas pelaksanaan reses yang berlangsung pada 9 hingga 16 Maret 2026.
Dalam penyampaiannya, Holik menegaskan bahwa reses merupakan bagian dari kewajiban konstitusional anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
“Melalui reses, aspirasi masyarakat dihimpun dan menjadi bahan penting dalam perumusan kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Ketimpangan dan Pelayanan Publik
Fraksi menyoroti kondisi geografis Kabupaten Sumenep yang terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan, sehingga membutuhkan kebijakan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. Masyarakat juga menginginkan peningkatan pelayanan publik, mulai dari kemudahan administrasi kependudukan, efisiensi birokrasi, hingga transparansi layanan di tingkat desa dan kecamatan.
Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur desa serta perbaikan sarana dan prasarana pemerintahan juga menjadi tuntutan yang mengemuka.
Ekonomi dan UMKM
Di sektor ekonomi, fluktuasi harga bahan pokok masih menjadi keluhan utama masyarakat. Fraksi mendorong pemerintah daerah untuk rutin melakukan operasi pasar guna menjaga stabilitas harga.
Dukungan terhadap pelaku UMKM juga dinilai perlu diperkuat, terutama dalam akses permodalan, pelatihan pemasaran digital, serta kemudahan sertifikasi halal.
Infrastruktur dan Penerangan Jalan
Permasalahan infrastruktur turut menjadi perhatian, khususnya perbaikan jalan lingkungan dan drainase untuk mengantisipasi banjir, serta minimnya penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah titik yang berisiko menimbulkan kecelakaan.
Kesehatan dan Kepulauan
Di bidang kesejahteraan masyarakat, banyak keluhan terkait layanan BPJS di rumah sakit yang dinilai belum maksimal. Selain itu, masyarakat kepulauan juga membutuhkan ambulans laut untuk mempercepat rujukan pasien, serta pemerataan akses listrik guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pendidikan.
Soroti Antrean Pelabuhan
Salah satu poin penting yang turut disoroti adalah persoalan antrean panjang di penyeberangan Pelabuhan Talango–Kalianget.
Menurut Fraksi Gerindra–PKS, kondisi tersebut kerap menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi barang, sehingga membutuhkan penanganan serius dari pemerintah kabupaten Sumenep.
Rekomendasi Strategis
Berdasarkan hasil reses, Fraksi Gerindra–PKS merekomendasikan sejumlah langkah strategis, antara lain penguatan ketahanan pangan melalui modernisasi pertanian, pengendalian inflasi, serta pemberdayaan UMKM.
Fraksi juga mendesak peningkatan anggaran infrastruktur prioritas, termasuk jalan, listrik di wilayah kepulauan, sanitasi, serta pengelolaan sampah yang lebih modern.
Optimalisasi pelayanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan, termasuk penanganan antrean di Pelabuhan Talango–Kalianget, juga menjadi perhatian utama.
Komitmen Kawal Aspirasi
Fraksi Gerindra–PKS menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat hingga terealisasi dalam kebijakan yang nyata.
“Kami berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret dan terukur agar seluruh aspirasi masyarakat ini dapat terwujud,”pungkas Holik.
Ia menegaskan, pembangunan yang berkeadilan dan merata harus menjadi prioritas agar seluruh masyarakat Sumenep, baik di wilayah daratan maupun kepulauan, dapat merasakan manfaatnya.
*****
