Sumenep Okaranews.id– Dewan Pengurus Daerah Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (DPD KPPI) Kabupaten Sumenep menyampaikan 12 usulan strategis dalam Forum Konsultasi Publik Rencana Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2027.
Forum yang digelar Pemerintah Kabupaten Sumenep tersebut dihadiri langsung oleh Yusnaniyah, Ketua DPD KPPI Kabupaten Sumenep, sebagai bentuk partisipasi aktif perempuan pesisir dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Dalam forum itu, DPD KPPI Sumenep menekankan pentingnya pembangunan wilayah pesisir yang berorientasi pada ketahanan lingkungan, perlindungan nelayan, serta pemberdayaan perempuan pesisir yang selama ini masih menghadapi berbagai persoalan struktural.
Sejumlah usulan prioritas yang disampaikan antara lain pembangunan tangkis laut (sea wall) di wilayah rawan banjir rob, khususnya di Kecamatan Saronggi (Desa Tanjung dan Pagarbatu) serta Kecamatan Dungkek (Desa Romben Guna). Selain itu, KPPI juga mendorong penanaman mangrove di sepanjang pesisir pantai guna menahan abrasi dan menjaga ekosistem laut.
DPD KPPI juga mengusulkan peningkatan akses sanitasi air bersih bagi masyarakat pesisir Kecamatan Ambunten serta pelaksanaan program pembersihan sampah pantai dan pasar ikan pesisir untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung aktivitas ekonomi perikanan.
Di sektor perikanan, KPPI meminta pemerintah daerah mengaktifkan kembali Kosturid sebagai tempat penampungan ikan bagi nelayan saat musim angin dan hujan di Desa Longos, Kecamatan Gapura, serta melakukan revitalisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang saat ini dalam kondisi rusak.
Pada aspek perlindungan sosial, KPPI menyoroti pentingnya kemudahan akses BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bagi nelayan dan pekerja sektor kelautan yang memiliki risiko kerja tinggi.
Sementara itu, dalam upaya pemberdayaan perempuan pesisir, DPD KPPI Sumenep mengusulkan pemberian Kartu KUSUKA secara merata dan massif bagi perempuan nelayan, edukasi alat tangkap ramah lingkungan, pengembangan UMKM olahan hasil perikanan, serta penguatan peran perempuan dalam menjaga ketahanan pangan laut.
Tak hanya fokus pada ekonomi, KPPI juga mendorong gerakan perempuan anti perkawinan anak di wilayah pesisir serta edukasi kesehatan reproduksi perempuan, pemenuhan gizi keluarga, dan pencegahan stunting.
Ketua DPD KPPI Sumenep, Yusnaniyah, berharap seluruh usulan tersebut dapat diakomodasi dalam RKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2027.
“Pembangunan pesisir harus melibatkan perempuan sebagai subjek, bukan hanya objek kebijakan. Dengan begitu, kesejahteraan keluarga nelayan dan keberlanjutan lingkungan bisa berjalan seiring,” ujarnya.
*****
