Sumenep,OkaraNews.id– Kritik terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep kembali mengemuka. Kali ini, sorotan datang dari organisasi Pemuda Desa Indonesia untuk Perubahan (PDiP) yang menggelar aksi bisu bertajuk “Dosa Faham”. Aksi tersebut menyuarakan 16 persoalan mendasar yang dinilai mencoreng kepemimpinan Bupati Achmad Fauzi dan Wakil Bupati KH. Imam Hasyim, pasangan yang dikenal dengan akronim “Faham”.
Dalam pernyataan tertulisnya, PdiP menilai pemerintahan Fauzi-Imam gagal menyelesaikan sejumlah problem krusial di daerah. Di antaranya, dugaan korupsi pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dinilai tidak ditangani secara transparan, serta layanan publik yang dinilai memburuk, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, hingga tata ruang dan pengelolaan lingkungan.
PdiP juga menuding adanya praktik politik dinasti, pembiaran terhadap aktivitas tambang ilegal, dan alih fungsi lahan yang disebut melanggar Peraturan Daerah (Perda).
Masalah lain yang disoroti adalah meningkatnya angka pengangguran, ketimpangan pendidikan, amburadulnya pengelolaan sektor pariwisata, serta sejumlah program unggulan seperti Upland Sumenep dan Santri Entrepreneur yang disebut sarat masalah dan minim akuntabilitas.
“Ini bukan lagi sekadar persoalan administratif, melainkan kegagalan sistemik yang harus dihentikan. Kepemimpinan seperti ini tidak layak dilanjutkan,” ujar Muid, koordinator aksi, dalam keterangan tertulisnya.
Melalui aksi bisu “Dosa Faham”, PDiP menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap jalannya roda pemerintahan di Sumenep. Mereka juga mengajak masyarakat untuk lebih kritis dan tidak diam terhadap kebijakan publik yang dinilai merugikan rakyat dan masa depan daerah.
***
