DLH Lempar Isu Longsor ke PU, Kadis PUTR Sumenep Masih Bungkam

Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUTR Sumenep

Sumenep, OkaraNews.id – Respons atas laporan warga terkait longsor akibat proyek pembangunan Tebing Pengendali Banjir di Desa Babbalan masih jauh dari kata tuntas. Setelah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumenep menyatakan bahwa urusan tersebut merupakan kewenangan Dinas PU Provinsi Jawa Timur, kini sorotan publik beralih ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kabupaten Sumenep.

Namun hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas PUTR Kabupaten Sumenep belum memberikan tanggapan atas konfirmasi dan surat yang telah dilayangkan pelapor sejak beberapa waktu lalu. Tidak ada keterangan resmi, tidak ada klarifikasi, bahkan jawaban normatif pun belum disampaikan.

Kondisi ini semakin memperkuat kesan bahwa ada pembiaran sistemik terhadap kerusakan lingkungan dan ancaman keselamatan warga yang nyata-nyata sudah terjadi di lapangan.

Sebelumnya, Kepala DLH Kabupaten Sumenep, Arif Susanto, saat dikonfirmasi hanya menjawab singkat,

“Itu kewenangannya PU, Mas. Dan kalau nggak salah, sudah dilaporkan dan disurvei PU Pengairan Provinsi Jawa Timur.”

Ia menambahkan,

“Lebih jelas bisa ditanyakan ke Dinas PU, Mas.”

Tanggapan itu langsung dijawab oleh pelapor, Affandi Ubala, yang merasa kecewa terhadap sikap saling lempar antar instansi.

“DLH mestinya tetap bisa memberi perhatian soal dampak lingkungannya, meskipun proyek di bawah PU. Jangan nunggu bencana baru bertindak. Kami tahu tupoksi masing-masing lembaga yang kami surati,” tegas Affandi.

Ia juga mengingatkan bahwa surat resmi telah dikirim kepada semua instansi terkait sejak minggu-minggu sebelumnya, termasuk ke Dinas PUTR, DLH, hingga pihak kepolisian.

“Atensi Sampeyan lebih bernilai daripada suara fals warga terdampak,” tulisnya menutup komunikasi kepada Kadis DLH.

Warga Menunggu, Pemerintah Diam

Proyek bernilai miliaran rupiah yang mangkrak tersebut telah menyebabkan kerusakan jalan, longsor yang nyaris menggerus rumah warga, dan membuat akses utama masyarakat lumpuh total.

“Kami tidak sekadar protes, kami menuntut penanganan. Bila tidak dari pemerintah daerah, siapa lagi?” ujar Affandi.

Hingga saat ini, masyarakat hanya bisa berharap agar pihak PU segera membuka suara dan bertindak nyata, sebelum korban benar-benar jatuh.

Penulis: LudiyantoEditor: Tim editor

Tinggalkan Balasan