Tragedi yang menimpa Affan, seorang pengemudi ojek online yang dilindas Rantis Brimob Polda Metro Jaya, adalah potret buram demokrasi Indonesia. Peristiwa ini bukan sekadar insiden lalu lintas. Ia adalah cermin nyata bagaimana kekuasaan yang bersenjata sering kali abai pada keselamatan dan martabat rakyat kecil.
Demokrasi, dalam teori, menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Aparat negara, termasuk kepolisian, hadir untuk mengayomi, melindungi, dan memastikan setiap warga negara memperoleh rasa aman. Namun, tragedi Affan justru memperlihatkan sebaliknya: rakyat kecil menjadi korban dari instrumen kekuasaan yang seharusnya menjadi pelindung.
Ojek online bukanlah ancaman negara. Mereka bukan pemberontak, bukan kriminal, apalagi musuh demokrasi. Mereka adalah wajah keseharian masyarakat urban—orang-orang yang bertarung setiap hari dengan kerasnya realitas sosial-ekonomi demi sesuap nasi. Tetapi di hadapan kendaraan taktis kepolisian, hidup mereka bisa terancam hanya karena dianggap “mengganggu ketertiban”.
Rantis Brimob sejatinya dirancang untuk menghadapi situasi luar biasa: konflik bersenjata, kerusuhan besar, atau ancaman teroris. Ironis ketika alat negara yang seberat dan sekuat itu justru hadir di hadapan rakyat sipil tak bersenjata. Dan yang lebih menyakitkan, ketika akhirnya tubuh seorang pengemudi ojol menjadi korban, publik disuguhi narasi bahwa ini hanyalah kecelakaan. Narasi yang merendahkan, karena menghapus dimensi kemanusiaan dan penderitaan korban.
Tragedi ini adalah catatan kelam demokrasi kita. Demokrasi tanpa keberpihakan pada yang lemah hanyalah topeng kekuasaan. Jika aparat bisa melindas rakyat, lalu berlindung di balik prosedur atau alasan “situasi lapangan”, maka demokrasi kehilangan ruhnya. Sebab inti demokrasi adalah keadilan, kesetaraan, dan penghormatan pada martabat manusia.
Kita tidak bisa menutup mata bahwa kasus seperti Affan hanyalah satu dari sekian banyak kisah getir rakyat kecil yang kerap menjadi korban. Mereka yang bersuara dituding provokator, mereka yang menuntut hak dituding pembuat onar, dan mereka yang menolak diam justru berhadapan dengan senjata aparat. Inilah wajah demokrasi kita hari ini: demokrasi prosedural yang kering dari empati.
Pemerintah dan kepolisian harus menjawab pertanyaan publik: untuk siapa demokrasi ditegakkan? Apakah untuk melindungi rakyat, atau hanya untuk mengamankan kenyamanan elit dan modal besar? Keadilan bagi Affan bukan sekadar urusan hukum, tetapi juga soal moral negara. Jika tragedi ini dibiarkan tanpa pertanggungjawaban yang jelas, maka pesan yang tertanam adalah: rakyat kecil boleh dilindas, dan negara tidak peduli.
Demokrasi hanya akan bernilai jika ia hadir untuk mereka yang lemah, untuk mereka yang setiap hari bertahan hidup dalam ketidakpastian. Affan telah menjadi simbol luka kolektif rakyat kecil di hadapan kekuasaan yang pongah. Jika negara tidak segera membenahi cara pandangnya, maka demokrasi Indonesia akan terus tercatat dalam sejarah, bukan sebagai ruang kebebasan, melainkan sebagai catatan kelam di mana rakyat pernah dilindas oleh alat yang seharusnya melindungi mereka.
*****
