Sumenep Okaranews.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur, kembali melakukan penyegaran besar di tubuh birokrasi. Sebanyak sembilan pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II) resmi dimutasi dan dilantik pada tahun 2026 dalam prosesi yang berlangsung khidmat di Pendopo Agung Keraton Sumenep, simbol pusat pemerintahan dan budaya di ujung timur Pulau Madura.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H., serta dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Penjabat Sekretaris Daerah, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dan pejabat struktural di lingkungan Pemkab Sumenep. Suasana pelantikan berlangsung penuh khidmat, menandai dimulainya babak baru kepemimpinan birokrasi di sejumlah sektor strategis.
Perombakan tersebut menyasar OPD-OPD yang memiliki peran krusial dalam menopang jalannya roda pemerintahan dan pelayanan publik. Mulai dari sektor pendapatan daerah, pendidikan, pemberdayaan masyarakat dan desa, lingkungan hidup, sosial dan perlindungan anak, investasi, ketenagakerjaan, hingga pengembangan kebudayaan, kepemudaan, olahraga, dan pariwisata.
Dalam sambutannya, Bupati Fauzi menegaskan bahwa mutasi dan pelantikan ini bukanlah sekadar rotasi rutin atau agenda seremonial semata, melainkan bagian dari strategi besar untuk memperkuat kinerja birokrasi agar lebih adaptif, profesional, dan berorientasi pada hasil.
“Mutasi ini bukan formalitas atau seremonial belaka. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan roda pemerintahan bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Bupati Fauzi di hadapan para pejabat yang dilantik.
Politisi PDI Perjuangan tersebut menekankan bahwa tantangan pembangunan di tahun 2026 semakin kompleks dan dinamis. Pemerintah daerah dituntut mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan cepat, tepat, dan solutif. Karena itu, setiap kepala OPD harus memiliki kepemimpinan yang kuat, visi yang jelas, serta keberanian mengambil terobosan.
Menurutnya, penempatan pejabat dilakukan melalui proses evaluasi menyeluruh yang mempertimbangkan rekam jejak kinerja, integritas, serta kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan organisasi. Dengan mekanisme tersebut, diharapkan para pejabat yang dilantik mampu langsung tancap gas tanpa harus berlama-lama beradaptasi.
“Saya ingin pejabat yang dilantik hari ini langsung bekerja. Tidak ada waktu untuk berlama-lama menyesuaikan diri. Tantangan ke depan menuntut kecepatan dan ketepatan,” ujarnya.
Adapun sembilan pejabat pimpinan tinggi pratama yang resmi dilantik yakni Ferdiansyah sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Agus Dwi Saputra sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Moh. Iksan sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Anwar Syahroni sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Rahman Riadi sebagai Kepala Dinas Sosial P2A, Heru Santoso sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Mustangin sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Faruk Hanafi sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar), serta Beni Irawan sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Bupati Fauzi kembali menegaskan bahwa jabatan struktural di lingkungan pemerintahan bukanlah hak yang melekat selamanya, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja dan pelayanan publik yang berkualitas.
“Saya tidak ingin ada zona nyaman. Ukuran jabatan itu jelas, yaitu kinerja, integritas, dan kemampuan menghadirkan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan sektor-sektor strategis secara inovatif dan kolaboratif. Pendapatan daerah, pendidikan, sosial, pariwisata, dan investasi, menurutnya, harus menjadi prioritas utama agar pembangunan daerah berjalan seimbang dan berkelanjutan.
“Tahun 2026 adalah tahun kerja keras. Kita harus meningkatkan pendapatan daerah, memperkuat kualitas pendidikan, menangani persoalan sosial secara serius, serta mengoptimalkan potensi pariwisata dan investasi dengan pendekatan yang profesional dan terukur,” pungkasnya.
Melalui perombakan birokrasi ini, Pemkab Sumenep menargetkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih gesit, responsif, dan berorientasi pada hasil. Pemerintah daerah berharap setiap kebijakan yang diambil tidak hanya berhenti pada tataran administratif, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sumenep secara luas.
*****
