SUMENEP, Okaranews.id – Polemik kelangkaan gas elpiji 3 kg di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mendapat tanggapan serius dari DPRD Sumenep. Melalui Komisi I, DPRD Sumenep menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam hal ini diwakili oleh Bagian Perekonomian Setda Sumenep yang langsung dihadiri Kepala Bagian Perekonomian.
Dalam RDP tersebut, pimpinan Komisi I DPRD Sumenep mengeluarkan rekomendasi dan mendesak Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk mencabut izin agen elpiji yang terbukti menyalurkan elpiji di luar prosedur.
Pasalnya, kelangkaan elpiji di wilayah Sumenep selama ini diduga kuat terjadi akibat ulah oknum agen yang nakal dalam penyalurannya.
Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Hairul Anwar, menegaskan bahwa pasokan elpiji dari Pertamina melalui SPPBE ke agen sejauh ini berjalan lancar.
“Hanya saja ada kenakalan dari sebagian agen. Kalau ada agen yang terbukti nakal, kami merekomendasikan agar izinnya dicabut,” katanya kepada awak media di ruang Komisi I.
Hairul menambahkan, perlu segera ada solusi untuk masyarakat yang terdampak kelangkaan ini, sekaligus memberikan sanksi tegas kepada oknum yang menyalurkan elpiji tidak sesuai ketentuan.
“Kami berharap pemerintah dan semua pihak terkait dapat bekerja sama dengan baik untuk mengatasi kelangkaan ini, dan menindak tegas agen-agen nakal agar persoalan ini cepat teratasi,” imbuhnya.
Sementara itu, Kabag Perekonomian Sumenep melalui Sub Koordinator Perekonomian Kabupaten Sumenep menyatakan sepakat dengan rekomendasi Komisi I DPRD Sumenep.
“Kami mendukung rekomendasi Komisi I. Hal itu penting agar penyaluran elpiji berjalan tertib dan sesuai aturan,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa kelangkaan elpiji di Sumenep tidak hanya dipengaruhi faktor teknis, tetapi juga karena meningkatnya kebutuhan pada momen-momen tertentu.
“Kelangkaan gas elpiji 3 kg ini juga disebabkan karena banyaknya momen seperti Idul Adha dan hajatan dalam beberapa bulan terakhir, sehingga permintaan gas meningkat,” jelasnya.
